Belakangan ini nama Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo disebut tepat untuk disandingkan dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto untuk maju dalam Pilpres 2019 mendatang.
Keduanya dinilai mampu menandingi Joko Widodo (Jokowi) jika kembali mencalonkan diri. Banyak pihak berharap agar Prabowo - Gatot benar-benar maju untuk merubah Indonesia menjadi semakin baik.
Bayang-bayang ini adalah Rumor tuk kita bisa menebak dan menemukannya sebagai sesuatu yang ideal . . . . Namun, rumor ini sulit terwujud . . . . Kenapa ?
Dalam politik sah-sah saja kalau ada orang ingin jadi capres sepanjang mengikuti UU Pemilu. Namun apakah calon tersebut dapat terpilih atau tidak, Itu hak rakyat yang akan memutuskan. Keberadaan Prabowo sebagai capres terkuat lawan Jokowi sudah diperhitungkan secara matang oleh PDIP. Posisi Prabowo sebagai mantan Perwira Tinggi ABRI memang dianggap sebagian orang punya pengaruh dikalangan TNI. Tapi itu salah besar. Mengapa?
Pertama : Prabowo sekarang adalah rakyat sipil. Ia bukan pensiunan TNI yang melekat dengan UU sebagai prajurit cadangan dimana kapan saja bila diperlukan negara, bisa di aktifkan lagi. Prabowo tidak menyelesaian tugasnya sebagai purnawirawan tapi diberhentikan secara terhomat oleh TNI. Mungkin PS adalah satu satunya PATI yang diberhentikan oleh TNI. Pemberhentian PS sebagai PATI TNI dilakukan oleh Wiranto yang ketika itu sebagai Menhankam Pangab.
Kedua : PS berperan merusak tatanan senioritas di TNI. Konon katanya bersama Amin Rais , PS jusru memberikan masukan yang membuat hubungan Gus Dur dan TNI semakin buruk. Dan ini selanjutnya berdampak sangat prinsip bagi TNI untuk mereformasi dirinya agar tidak lagi terjebak dalam politik praktis.
Ketiga : Purnawirawan tidak lagi masuk dalam garis komando, hierarki, dan keterikatan perintah dengan perwira TNI yang masih aktif. Jadi andaikan Gatot mendampingi PS, tetap tidak akan ada dampaknya keperbihakan TNI kepada pasangan itu. Dengan sistem TNI sekarang, tak akan ada purnawirawan yang bisa mempengaruhi netralitas TNI. Setiap prajurit punya buku saku tentang netralitas. Garis komandonya jelas, Pangkotama (Panglima Komando Utama) hanya menuruti perintah Panglima TNI, dan Panglima TNI hanya menuruti perintah presiden. Gatot tidak akan semudah itu dapat di pengaruhi oleh PS untuk berpasangan dalam capres 2019.
Selagi ada Wiranto dan LBP di pemerintahan Jokowi, keberadaan PS semakin sulit untuk melakukan manuver politik. Setiap langkahnya di ukur oleh kedua jenderal itu. Karenanya PS berusaha merangkul ormas Islam sebagai alternatif mendapatkan dukungan massa. Ini dibuktikannya dengan aksi 411, 412 dari GNPF MUI menjadikan Ahok sebagai terpidana penista agama. Jokowit idak terprovokasi memusuhi umat Islam karena itu. Jokowi sadar bahwa umat islam hanya dimanfaatkan oleh geng PS. Justru Jokowi merangkul kekuatan islam dengan menjadikan Tokoh islam seperti NU dan Muhammadiyah , MUI, ormas lainnya sebagai benteng pengawal idiologi Pancasila, yang bekerja dibawah Presiden. Sementara yang permanen dengan agendanya menentang pancasila yang berkolaborasi dengan Geng PS di jerat oleh PERPPU Ormas.
Keberhasilan PS menarik PAN keluar dari koalisi Pemerintah dalam pengesahan RUU Pemilu sesuai draft pemerintah , adalah berkat lobi PS kepada AR, yang memang sejak sebelum reformasi sampai era Gus Dur mereka berteman dekat. Tapi Wiranto dan LBP mampu merebut kembali Golkar kedalam barisan walau tadinya sempat menjarak karena SN jadi tersangka eKTP. Disisi lain karena kemenangan Anies-Sandi mengabaikan peran Partai Demokrat sehingga kehilangan konsesi politik di DKI, membuat hubungan antara PS dan SBY juga tidak lagi semesra ketika menjatuhkan Ahok dalam PILKADA. Bersatunya suara PD dan geng Gerindra dalam pembahasan RUU Pemilu karena masing masing punya agenda ingin memajukan calonnya sendiri.
Melihat peta politik menjelang PEMILU 2019, berdasarkan pengalaman PAN terhadap eksistensi AR, kemungkinan hanya masalah waktu PAN akan bernaung dibawah koalisi PDIP, setelah AR dilemahkan secara politik dan moral, juga sponsor financialnya terjerat kasus. PS hanya punya teman PKS, yang bagaimanapun kekuatannya akan melemah sejak PERPPU ormas di teken Jokowi. Jadi nampaknya kedepan PS dengan Gerindra akan kehilangan vitalitas. Dan semua itu karena kesalahan fatal dalam PILKADA DKI, yang memberikan Jokowi amunisi untuk semakin mendapatkan kepercayaan dari TNI dan tokoh tradisional Islam, untuk mengedepankan supremasi hukum. Soal ini Jokowi tak bisa di tandingi karena dia tidak punya kepentingan dan tidak terikat dengan rezim masalalu. Baginya apapun selagi baik untuk rakyat , dia akan hadapi siapapun, dan ini memberikan inspirasi bagi lawan maupun kawan untuk mengawalnya menjadikan indonesia hebat.
Kenapa ? . . . . Karena rakyat sudah semakin pintar ! Katanya.
Embo
No comments:
Post a Comment