Dukung Pemerintahan Jokowi, Gerindra Desak Polisi Ciduk Aktor Sindikat Saracen - Indowordnews

Breaking

27 August 2017

Dukung Pemerintahan Jokowi, Gerindra Desak Polisi Ciduk Aktor Sindikat Saracen

Dukung Pemerintahan Jokowi, Gerindra Desak Polisi Ciduk Aktor Sindikat Saracen
Sufmi Dasco, Waketum Gerindra. DPR-RI
Politik tak selamanya saling serang. Dalam kasus SARACEN ini pihak Gerindra terlihat welcome dengan jajaran tugas aparat guna ungkap sebuah modus dan kasus kejahatan. 

Dengan bahasa dukung usut kasus tentunya kepolisian mendapat angin segar dari DPR yang tentu tugas-tugas kelaikan security ini bagian dari kebijakan pemerintah era sekarang. Tentu, Presiden Jokowi yang memerintahkan peningkatan daripada tugas tugas kepolisian dibawah pimpinan Kapolri di dukung Gerindra.


Hal yang dikemukakan itu tentunya telah dilansir, bahwa Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad meminta pihak kepolisian mengungkap gembong Saracen, sebuah sindikat penyebar isu berbau suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) di media sosial.


Dimuat oleh tribunNews, menurut Dasco, sejauh ini Bareskrim Polri hanya membekuk operator lapangan. "Jangan hanya pelaku lapangan yang ditangkap, tetapi siapa mastermind di belakangnya, termasuk dan terutama pihak-pihak yang mendanai," kata Dasco lewat pesan singkat yang diterima, Minggu (27/8/2017).


Anggota Komisi III DPR RI ini menilai, Polri tentu bisa dengan mudah mengungkapnya.

Dirinya juga mendorong Polri melibatkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk melacak cukong bagi sindikat pembuat hoaks dan penebar kebencian itu.

"Saat ini setiap transaksi baik tunai maupun non tunai amat mudah dilacak, terlebih sudah ada pelaku lapangan yang bisa dinterogasi," katanya.



Dukung Pemerintahan Jokowi, Gerindra Desak Polisi Ciduk Aktor Sindikat Saracen

Tiga tersangka anggota kelompok Saracen, penyedia jasa penyebar ujaran kebencian atau hate speech untuk menyerang suatu kelompok tertentu, yakni JAS, SRN, dan MFT (baju tahanan warna oranye) dihadirkan saat rilis kasus di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Rabu (23/8/2017). 

Dikatakan, Polri harus memprioritaskan otak di balik Saracen. Pasalnya, secara logika ketika ada pihak mau mengeluarkan uang dalam jumlah besar pasti berharap meraih keuntungan. 

Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) itu juga merasa khawatir ada pihak-pihak yang ingin menjadikan kasus Saracensebagai komiditas politik untuk menyudutkan lawan politiknya. Sebab, dalam politik ada istilah playing victim. 

Scr>>>

(mk)

No comments:

Post a Comment