Empat hal ini membuat pemerintah Jokowi selalu kritisi penguasa terdahulu

Jusuf Kalla.

1. BBM Subsidi

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyebut bahwa pemberian subsidi yang terlalu besar mampu mempersempit pembangunan di Indonesia. Sebab, anggaran pemerintah lebih difokuskan untuk subsidi BBM, sedangkan anggaran untuk keperluan lainnya menjadi kurang optimal.

"Kita pernah mencapai subsidi hampir Rp 400 triliun atau 20 persen dari APBN pada 2014. Sungguh tinggi," kata JK di The Westin Hotel Jakarta, Rabu (9/8).

"Ada dua kebijakan nasional yang pernah merusak dan sampai sekarang merusak, yaitu menjamin segala macam perbankan dan yang kedua subsidi yang begitu besar kepada BBM.

Itu menyebabkan mempersempit kemungkinan kita membangun," imbuhnya.

Meski demikian, lanjutnya, pemerintah masih tetap memberikan subsidi BBM guna meningkatkan konsumsi masyarakat. Sebab, dengan adanya subsidi BBM, maka masyarakat bisa mengurangi pengeluaran dan menyisihkan uangnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang lain.

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2017, subsidi energi mencapai Rp 89,9 triliun, meningkat dari APBN 2017 sebesar Rp 77,3 triliun. Angka ini termasuk subsidi BBM sebesar Rp 44,5 triliun dan subsidi listrik sebesar Rp 45,4 triliun.

"Sekarang ini karena harga minyak turun maka turun juga subsidinya. Tapi tetap demi konsumsi yang besar, baik untuk bahan bakar juga, untuk raskin yang kurang mampu," jelas JK.

< < <  U t a n g  > > >