Kemendagri: Empat Ormas Anti Pancasila sedang di Pantau, gerakannya ada di Jawa!

Mendagri Tjahjo Kumolo di Ombudsman. ©2017 Merdeka.com/modifikasi

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo tengah melakukan investigasi terkait ormas-ormas yang tak sejalan dengan Pancasila. Tjahjo mengatakan pihaknya sedang bertukar pikiran dengan BIN, polisi dan kejaksaan.

Tjahjo menuturkan pihaknya sudah mengantongi nama-nama ormas yang sedang dipantau. Namun belum bisa mengungkapkan nama ormas tersebut. Menteri berasal dari Kader PDIP ini menjelaskan ormas-ormas tersebut memiliki pergerakan lebih dari 5 provinsi di Jawa.

"Iya ini memang ada beberapa ormas kecil tapi skalanya provinsi. Dari Kemendagri sudah melakukan penelaahan, sedang kita sharing pada BIN, kepolisian, kejaksaan, dan nanti hasilnya kita laporkan pada Menko Polhukam". "Di bawah lima kok. Skalanya kecil saja. Harus dilihat dulu bukti kesaksiannya, rekaman video, suara, gambar yang membuktikan bahwa ormas itu anti-Pancasila atau ideologi lain atau aktivitas yang tidak sesuai Pancasila". "Kalau anda cermat pernah dilempar kepolisian juga kok. Kan harus kita klarifikasi, ada bukti yang kuat, begitu saja," tutur Tjahjo Kumolo, Jakarta, Jumat (11/8).merdeka.com

Wakil Presiden HM Jusuf Kalla saat berada di Makassar, (10/8/17) mengatakan, pembubaran HTI lewat Perppu Ormas sudah berjalan di rel yang benar. Kalla menambahkan, tudingan Presiden Jokowi otoriter itu salah alamat.

Kalla menekankan, Perppu Ormas merupakan bentuk ketegasan untuk menertibkan organisasi yang tidak memenuhi ketentuan yang ada dan bersikap tidak toleran terhadap perbedaan. Karena itu ia meminta semua pihak agar tidak terburu-buru menilai ketegasan pemerintah itu sebagai bentuk kediktatoran.

“Itu kan penilaian orang. Di mana-mana, di Malaysia, malah lebih hebat lagi. Di Arab Saudi juga begitu dalam hal pembubaran ormas. Tapi, tidak berarti mereka menjadi diktator. Pemerintah itu harus ada ketegasan. Jadi harus membedakan antara ketegasan dan diktator”.

“Kalau pemerintah tidak tegas, terus dianggap lemah begitu?" ungkap Kalla.

Perppu Ormas, dikeluarkan untuk menertibkan organisasi apa saja yang tidak memenuhi ketentuan yang ada. (mk)