Komarudin Hidayat: Akibat Kebijakan SBY Selama 10 tahun Radikalisme menguat di Era Jokowi

Foto: Komaruddin Hidayat & Mawlana Syekh Hisyam Kabbani

Berkembangnya paham-paham radikal seperti Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) di Indonesia, dinilai tumbuh pesat sejak era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Sikap pemerintah yang dianggap salah dalam menyikapi kelompok yang dianggap sesat, dianggap memberikan pembenaran untuk melakukan kekerasan.

"ISIS di Tanah Air adalah akumulasi dari gerakan radikalisme sebelumnya. Di pemerintahan SBY, melalui Menteri Agama Suryadharma Ali menyatakan bahwa kelompok Ahmadiyah dan Syiah sebagai kelompok sesat," ujar pengamat hubungan internasional Asrudin Azwar dalam sebuah diskusi di Gedung Joeang, Jakarta Pusat, 2015 yang di muat Kompas.

Menurut Azwar, pemerintah yang terus-menerus menekan kelompok Ahmadiyah dan Syiah, secara tidak langsung membangkitkan semangat organisasi militan untuk membasmi kelompok minoritas tersebut. Menurut dia, semangat militan yang semakin tumbuh tersebut menyebabkan munculnya kembali keinginan untuk membentuk negara Islam di Indonesia.

Pernyataan Azwar itu juga diamini oleh Cendekiawan muslim Komaruddin Hidayat, ia menilai, maraknya radikalisme di era kepemimpinan Presiden Jokowi tidak terjadi begitu saja. Ia berpendapat, Jokowi hanya kena getah kebijakan pemerintahan SBY.

"Pak SBY itu kan Presiden yang motonya zero enemy. Dia enggak mau konflik dengan siapapun. Jadi ketika jelas ada radikalisme dan pelanggaran, dibiarkan saja," jelas Komaruddin di acara Sarasehan Kebangsaan, dengan tema Saya Indonesia, Saya Pancasila, di Gereja Kristen Indonesia (GKI), Jakarta, Minggu 20 Agustus 2017.

Sikap ekstrem yang sudah ada dibiarkan. Akibatnya, menurut dia, terasa di pemerintahan Jokowi. Pemikiran ekstremisme berkembang besar.

Komarudin menganalogikannya dengan kebakaran. Jika ada yang membakar, tapi sekelilingnya membiarkan, maka api tersebut menjadi besar.

"Ada ungkapan klasik begini, kelompok minoritas radikal itu ada karena ada mayoritas yang membiarkan itu terjadi," ucap Komaruddin sebagaimana dikutip di Liputan6.

Ketika sudah besar, persoalan radikalisme menjadi lebih sulit diatasi. Tantangan itulah yang kini dihadapi pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. (mk)