Sering nunggak, Djarot persilakan penghuni rusun angkat kaki, banyak warga lain butuh

Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat

Harga sewa yang kerap ditunggak oleh penghuni Rusun memang tidak terlalu besar, 300 Ribu Rupiah masih bisa terjangkau. Namun, masyarakat terkadang sulit dipahami. Maunya semua gratis. Kampanye Gratis inilah yang pernah dimanfaatkan oleh Anis-Sandi.

Masyarakat di Jakarta itu maalah masih banyak yang menginginkan Rusun biar sederhana asal murah. Tapi bicara sederhana, era Ahok-Djarot. Rusun dibangun begitu optimal, karena menyangkut kelayakan bagi penghuni.

Namun hal itu tidak gampang mengharmonisasi antara kemauan asasi manusia dengan kebijakan pemerintah. Pemerintah DKI sudah cukup sewajarnya membantu masyarakat untuk tempat tinggal.

Namun, belakangan ini di muat Merdeka.com, Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat membenarkan ada penghuni rumah susun yang menunggak selama tiga bulan berturut-turut. Djarot meminta mereka 'angkat kaki' dari rusun yang selama ini ditempati.

"Ya kan peraturannya begitu. Kalau memang sengaja dia enggak mau ya sudah keluar," ujar Djarot di Balai Kota, Kamis (10/8).

Dia mengaku, masih banyak warga Jakarta yang membutuhkan tempat tinggal. Sehingga, rusun itu benar-benar dibutuhkan.

"Setiap hari saya terima mereka untuk minta rusun dan mereka bersedia membayar iuran. Hidup di Jakarta memang harus kerja keras tahan banting," tegasnya.

Mantan Wali Kota Blitar ini menuturkan, masih banyak warga yang ingin menghuni rusun. Saat ini hampir 11.000 warga Jakarta antre demi mendapatkan rusun. Karena itu Djarot tidak ambil pusing jika ada penghuni yang sengaja menunggak pembayaran.

"Kami akan segera perintahkan dinas perumahan untuk mengundang mereka yang antre. Berdasarkan kluster mana yang betul-betul butuh. Nah ini, kemudian kita undi mereka yang betul-betul perlu nanti akan kita data berapa yang kosong," ucap Djarot.

Data Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta, terdapat 9.500 unit rusun yang tersebar di 23 rusun di mana penghuninya masih menunggak pembayaran dari Januari-Juli 2017. Saat ini jumlah tarif sewa rusun Rp 300.000. Total tunggakan mencapai Rp 31 miliar.

Djarot akan mengeluarkan kebijakan agar penghuni yang benar-benar tidak mampu bayar, tak diusir dari rusun.

"Makanya nanti kita lihat mana yang relokasi mana yang tidak. Jadi, warga relokasi akan kita kasih beberapa kebijakan. Tapi bagi mereka yang umum, ini (yang nunggak)," jelasnya.

Warga relokasi (penggusuran) juga kerap mengeluhkan rumah susun yang mereka dapatkan. Hal ini saja menjadi masalah. Sesederhana itu akan tetap menjadi masalah kalau bicara Jakarta. Siapapun Gubernurnya tetap masyallah menjadi masalah.

(emb)