Serikat Buruh Menyesal Pilih Anies-Sandi, kontrak Politik yang tak sesuai. Mending Ahok berani!

Anies-Sandi saat tanda tangani kontrak politik dengan Koalisi Buruh Jakarta.

Pada saat itu Koalisi Buruh Jakarta (KBJ) menandatangani kontrak politik dengan pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut 3, Anies Baswedan (Anies) - Sandiaga Uno (Sandi). Dalam kontak politik ini, buruh meminta UMR untuk dinaikkan. 

Menurut Sandi, UMR Jakarta jika dibandingkan dengan kota-kota penyangga seperti Bekasi dan Karawang, masih berada di bawahnya. Tuntutan dari KBJ, dianggap Sandi sebagai tuntutan yang manusiawi. 

Penetapan upah minimum provinsi DKI masih menimbulkan kekecewaan bagi serikat buruh. Ketua Departemen Infokom dan Media Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Kahar S Cahyono mengatakan, penetapan UMP yang didasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan tidak sejalan dengan janji kampanye Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan-Sandiaga Uno. 

Pada Maret 2017, sebanyak 12 organisasi buruh yang ada di DKI Jakarta melakukan tanda tangan kontrak politik dengan Anies-Sandi di Posko Pemenangan Anies-Sandi Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Pada akhirnya, Aktivis Serikat Pekerja Nasional (SPN) dan anggota Dewan Pengupahan dari unsur pekerja Pandakotan Hutagaol mengaku menyesal telah memilih Anies-Sandi sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta yang baru.

Sebab, Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan-Sandiaga Uno dinilai ingkar janji kepada buruh yang menetapkan upah minimum provinsi (UMP) 2018 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan yang dianggap merugikan buruh.

"Iya saya menyesal, menyesal banget," ujarnya kepada wartawan di Gedung DPP KSPI, Jakarta Timur, Jumat (3/11). 

Sebelumnya, dikatakan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI Said Iqbal. Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dinilai jauh lebih berani dalam memutuskan upah minimum provinsi (UMP) dibanding Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan-Sandiaga Uno. 

Presiden KSPI, Said Iqbal. 

Dalam momen inilah, Pandakotan juga bercerita, di mana saat kampanye Pilgub lalu, ada 10 poin kontrak politik yang disepakati Anies-Sandi dengan para Buruh. Salah satu poinnya ialah tidak menggunakan PP No 78 untuk dijadikan dasar penetapan UMP DKI Jakarta. 

Saat itu serikat buruh meminta agar UMP DKI Jakarta ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Penghitungan UMP menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 ini dinilai menguntungkan kesejahteraan buruh karena dihitung berdasarkan kebutuhan hidup layak (KHL), inflasi, dan pertumbuhan ekonomi. 

"Jika berdasarkan rumus tersebut, UMP di DKI Jakarta sekarang bisa Rp 3,9 juta, bukan 3.6," ujar Pandakotan.

Saat kontrak politik ini disetujui kedua belah pihak, lantas ketua SPN menginstruksikan kepada para anggotanya di seluruh DKI Jakarta untuk mendukung dan memilih pasangan Anies-Sandi menjadi gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta.

"Anggota SPN di Jakarta saja kira-kira ada 28 ribu itu milih Anies-Sandi karena memang seperti itu instruksinya," ujarnya.

Pandakotan mengaku kecewa pemimpin yang telah dipilih kelompok buruh justru mengkhianatinya. Ia mengaku merasa iba dengan para anggotanya yang bekerja di berbagai pabrik di Jakarta yang melihat pemimpin yang dipilihnya tak bisa memperjuangkan nasibnya.

"Saya sudah biasa dibohongi, tapi anggota saya di lapangan kasihan, dulu Bang Sandi mengatakan, 'saya tak akan pernah lupa apa yang pernah saya tandantangani', tapi kenyataannya sekarang seperti ini. Kami kecewa banget," tambahnya dimuat CNNIndonesia.

Dengan demikian, para SPN beserta serikat buruh lainnya melakukan upaya untuk mencabut dukungan terhadap Anies Baswedan-Sandiaga Uno jika mereka tak merevisi aturan tentang UMP tahun 2018 tersebut.

Ia mengatakan, akan melakukan aksi pada 10 November mendatang bersama puluhan ribu buruh lainnya untuk mendesak dan menyatakan kekecewaannya di Balai Kota. 

"Kita yang mendukung Anies-Sandi memenangi pemilihan kemarin. Atas nama organisasi, kami mencabut mandat kontrak politik dengan Anies-Sandi. Kami merasa kecewa," tegas Pandakotan. [embo]

Berbagai Sumber ⭆ ⭆