 |
| Ilustrasi Lift. |
Padahal Rumdin Gubernur DKI diketahui hanya memiliki 2 lantai, yakni lantai dasar dan lantai 1.
Bahkan perencanaan sudah masuk di sistem informasi rencana umum pengadaan (SIRUP) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Dalam SIRUP ditulis pengadaan elevator Rumdin Gubernur dianggarkan sebesar Rp 750,2 juta.
Pengadaan lift akan dilakukan dengan skema pengadaan langsung.
Berdasarkan informasi, anggaran pengadaan lift Rumdin Gubernur DKI masuk dalam pos anggaran Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Pemprov DKI (DCKTR DKI) tahun 2018.
Masih dari informasi yang sama, semestinya pengadaan lift di Rumdin Gubernur DKI oleh DCKTR tak boleh lewat pengadaan langsung.
Menurut sumber Wartakotalive.com, kesalahan terbesar dari rencana pengadaan lift di Rumdin Gubernur adalah metodenya yang lewat pengadaan langsung seperti tertulis di SIRUP.
Dengan total nilai pengadaan Rp 750,2 juta, maka pengadaan tak bisa lewat pengadaan langsung.
Sebab berdasarkan Perpres 54/2010, pengadaan barang di atas Rp 200 juta mesti lelang dengan metode pemilihan langsung.
Hanya pengadaan barang dengan nilai kurang dari Rp 200 juta yang bisa dengan metode pengadaan langsung.
Pemilihan langsung mutlak mesti lewat lelang di di Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemprov DKI (BPPBJ DKI).
Berbeda dengan pengadaan langsung yang cukup dilakukan oleh pejabat pengadaan di SKPD.
Kepala LKPP, Agus Prabowo, mengatakan, SIRUP sifatnya masih deklarasi bahwa Pemprov DKI akan mengadakan lift.
"Kalau dokumen, personel, dan sebagainya sudah siap baru dieksekusi dengan lelang atau penunjukan langsung, dan sebagainya," kata Agus ketika dilansir dari Wartakotalive.com, Selasa (23/1/2017).
Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Agus Prabowo mengungkapkan hal serupa.
 |
| Kepala LKPP, Agus Prabowo. |
"Kalau pengadaan baru mestinya tidak bisa penunjukan langsung. Tapi kalau perbaikan dengan merek yang sama bisa," ujar Agus ketika dihubungi Wartakotalive.com, Selasa (23/1/2018).
Makanya, ucap Agus, mesti didalami dahulu secara detail apakah apakah itu perbaikan atau bikin baru?
"Kalau bikin baru, apakah elevatornya sangat spesifik sehingga hanya ada satu penyedia?" Ucap Agus.
Rumdin Gubernur DKI berada di kawasan Taman Fatahillah.
Rumah itu berupa bangunan kuno dengan 2 lantai. Terdiri dari lantai dasar dan lantai 1.
Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Pemprov DKI, Benny Agus Chandra, belum berkomentar panjang terkait pengadaan lift di Rumdin Gubernur DKI.
Benny tak mau menjawab pertanyaan Wartakotalive.com ketika dihubungi lewat pesan whatsapp sejak pagi sampai sore ini.
"Bentar saya pagi rapat ngomong sama kabid saya dulu yah," ujar Benny dalam salah satu pesan singkatnya. Setelah itu pesan singkat berikutnya tak lagi ditanggapi Benny.
Warganet pun penasaran maksud dan tujuan pengadaan lift di rumah dinas yang berada di Jalan Taman Suropati No. 7, Menteng, Jakarta Pusat, itu.
Tim Anies Baswedan – Sandiaga Uno kemudian memberi jawaban.
Lewat akun Twitter @SuaraAnies, tim Anies mengatakan bahwa pengadaan lift di rumah dinas Gubernur DKI ini untuk mengakomodir warga difabel.
Tidak dijelaskan lebih lanjut mengakomodir bagaimana yang dia maksud.
Selain itu, tim Anies juga memberi penjelasan mengapa baru kali ini diadakan. Menurut dia, karena rumah dinas tersebut baru ditempati sekarang di era Anies – Sandi ini [klik].
Sebenarnya ini untuk akomodir teman-teman difabel.— Suara Anies Baswedan (@SuaraAnies) 24 Januari 2018
Ingat, ini rumah dinas Gubernur DKI Jakarta, tentu harus ramah terhadap semua warga, termasuk yg terbatas fisiknya.
Kenapa baru sekarang diadain? Ya karena baru sekarang ada yg nempatin lagi setelah sekian lama.
ed.y/iWn
No comments:
Post a Comment