Anies Rasyid Baswedan dan Sandiaga Salahuddin Uno sangat mungkin dilengserkan dari jabatan sebagai gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta.
Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia (LIMA), Ray Rangkuti menjelaskan Anies-Sandi bisa dilengserkan karena memang kekuatan politik partai pendukungnya di Kebon Sirih sangat sedikit. Mereka hanya didukung oleh Fraksi Gerindra, PKS, dan PAN.
"Sangat memungkinkan kalau soal itu (dimakzulkan). Karena kan tujuh berbanding tiga. Selebihnya kan bukan pendukung Anies. Bahkan ada sekitar empat fraksi pendukung Ahok," katanya saat ditemui di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (27/1).
Sebelumnya, Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Gembong Warsono mengatakan pihaknya tengah menggalang dukungan dari fraksi-fraksi untuk menggunakan hak interpelasi terhadap Anies-Sandi.
Tak hanya hak interpelasi, Ketua Fraksi Nasdem DPRD DKI, Bestari Barus bahkan mengatakan bahwa hak interpelasi bisa saja berlanjut ke penggunaan hak angket untuk melihat kelayakan dari Anies-Sandi memimpin Jakarta alias dimakzulkan.
Ray mengaku sangat yakin bahwa hak interpelasi itu tak akan digunakan dalam waktu dekat ini. Sebab, menurut dia belum ada kesalahan Anies-Sandi yang terbilang sangat fatal. Namun diyakininya bahwa pernyataan Ketua Fraksi PDIP dan Ketua Fraksi Nasdem di DPRD DKI sebagai bentuk investasi politik.
"Karena gak ada sesuatu yang luar biasa sekarang. Tapi jangan diabaikan juga oleh Anies-Sandi, mungkin kalau nanti terjadi sesuatu yang lebih besar yang dilakukan oleh Anies-Sandi yang melanggar ketentuan, maka interpelasi ini akan jalan. Bisa tiga bulan lagi, satu tahun lagi dan seterusnya. Tapi sekarang belum. Jadi nunggu momentumnya," pungkasnya.
Sepak terjang Anies Baswedan dan Sandiaga Uno dalam memimpin Jakarta memang tak lepas dari perhatian dan pengawalan warga, sebab apa, Ibu Kota Jakarta adalah wajah depan beranda Indonesia, jika tak serius mengelola dan memajukannya, maka negara luar dan NKRI ini memalukan.
Terhitung sejak keduanya menjabat, sejumlah pengamat sudah awal-awal menyoroti terdapat tanda-tanda kemunduran yang terjadi di Jakarta.
Pengamat tata kota Nirwono Joga menyoroti sejumlah kemunduran pengembangan Jakarta pada era kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno.
Kawasan Tanah Abang kembali semerawut. PKL tumpah ke trotoar jalan berjualan dan pejalan kaki tersingkir ke bahu jalan. Hal itu buah dari ketidaktegasan Anies-Sandi melibatkan preman dalam penataan Tanah Abang. Ini adalah kesalahan terbesar Anies-Sandi dan paling memalukan. Keduanya dinilai tunduk pada tekanan dan mengikuti kemauan preman seperti pada kasus kesemerawutan Tanah Abang.
Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahadiansyah juga menyebut Anies Baswedan dan Sandiaga Uno memimpin Jakarta dengan tidak kompak.
Anies-Sandi mempersempit akses informasi publik dengan membatasi gerak media di Balaikota DKI Jakarta. Salah satu caranya dengan menghilangkan satu ruangan untuk wartawan di dekat ruang wakil gubernur.
Yang paling lucu, Anies mengakui pengaktifan kembali becak merupakam aspirasi dari emak-emak di beberapa dari 16 kampung dalam program CAP.
Emak-emak di Beberapa kampung yang ia datangi banyak mengeluh soal kesulitan membawa belanjaan pulang dari pasar karena tak lagi ada becak. Ada pula emak-emak yang mengeluh suaminya kehilangan pendapatan semenjak becak tak beroperasi lagi.
embo.
Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia (LIMA), Ray Rangkuti menjelaskan Anies-Sandi bisa dilengserkan karena memang kekuatan politik partai pendukungnya di Kebon Sirih sangat sedikit. Mereka hanya didukung oleh Fraksi Gerindra, PKS, dan PAN.
"Sangat memungkinkan kalau soal itu (dimakzulkan). Karena kan tujuh berbanding tiga. Selebihnya kan bukan pendukung Anies. Bahkan ada sekitar empat fraksi pendukung Ahok," katanya saat ditemui di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (27/1).
Sebelumnya, Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Gembong Warsono mengatakan pihaknya tengah menggalang dukungan dari fraksi-fraksi untuk menggunakan hak interpelasi terhadap Anies-Sandi.
Tak hanya hak interpelasi, Ketua Fraksi Nasdem DPRD DKI, Bestari Barus bahkan mengatakan bahwa hak interpelasi bisa saja berlanjut ke penggunaan hak angket untuk melihat kelayakan dari Anies-Sandi memimpin Jakarta alias dimakzulkan.
Ray mengaku sangat yakin bahwa hak interpelasi itu tak akan digunakan dalam waktu dekat ini. Sebab, menurut dia belum ada kesalahan Anies-Sandi yang terbilang sangat fatal. Namun diyakininya bahwa pernyataan Ketua Fraksi PDIP dan Ketua Fraksi Nasdem di DPRD DKI sebagai bentuk investasi politik.
"Karena gak ada sesuatu yang luar biasa sekarang. Tapi jangan diabaikan juga oleh Anies-Sandi, mungkin kalau nanti terjadi sesuatu yang lebih besar yang dilakukan oleh Anies-Sandi yang melanggar ketentuan, maka interpelasi ini akan jalan. Bisa tiga bulan lagi, satu tahun lagi dan seterusnya. Tapi sekarang belum. Jadi nunggu momentumnya," pungkasnya.
Sepak terjang Anies Baswedan dan Sandiaga Uno dalam memimpin Jakarta memang tak lepas dari perhatian dan pengawalan warga, sebab apa, Ibu Kota Jakarta adalah wajah depan beranda Indonesia, jika tak serius mengelola dan memajukannya, maka negara luar dan NKRI ini memalukan.
Terhitung sejak keduanya menjabat, sejumlah pengamat sudah awal-awal menyoroti terdapat tanda-tanda kemunduran yang terjadi di Jakarta.
Pengamat tata kota Nirwono Joga menyoroti sejumlah kemunduran pengembangan Jakarta pada era kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno.
Kawasan Tanah Abang kembali semerawut. PKL tumpah ke trotoar jalan berjualan dan pejalan kaki tersingkir ke bahu jalan. Hal itu buah dari ketidaktegasan Anies-Sandi melibatkan preman dalam penataan Tanah Abang. Ini adalah kesalahan terbesar Anies-Sandi dan paling memalukan. Keduanya dinilai tunduk pada tekanan dan mengikuti kemauan preman seperti pada kasus kesemerawutan Tanah Abang.
Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahadiansyah juga menyebut Anies Baswedan dan Sandiaga Uno memimpin Jakarta dengan tidak kompak.
Anies-Sandi mempersempit akses informasi publik dengan membatasi gerak media di Balaikota DKI Jakarta. Salah satu caranya dengan menghilangkan satu ruangan untuk wartawan di dekat ruang wakil gubernur.
Yang paling lucu, Anies mengakui pengaktifan kembali becak merupakam aspirasi dari emak-emak di beberapa dari 16 kampung dalam program CAP.
Emak-emak di Beberapa kampung yang ia datangi banyak mengeluh soal kesulitan membawa belanjaan pulang dari pasar karena tak lagi ada becak. Ada pula emak-emak yang mengeluh suaminya kehilangan pendapatan semenjak becak tak beroperasi lagi.
embo.
No comments:
Post a Comment