Seputar Kasak Kisruh DP 0 Rupiah bentrok sana sini dalam menepati janji kampanye. Hati-hati berjanji!

Saat itu debat pamungkas 2017 lalu, Anies Rasyid Baswedan ditanya masalah rumah tanpa uang muka (DP) yang disampaikannya di debat Pamungkas Pilgub DKI oleh pasangan nomor urut dua, Basuki T Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat. Konsep tersebut dikatakannya tidak jauh berbeda dengan skema Kredit Perumahan Rakyat (KPR).

Nantinya pihak bank akan mengecek rumah yang akan dikredit. Namun Anies menegaskan jika program tersebut bukanlah program kredit rumah gratis.

Anies juga menegaskan jika program tersebut bukan untuk membangun perumahan. Namun hanya memberikan kredit rumah yang berada di wilayah Jakarta.

"Jangan keliru ya, kami bukan mau membangun perumahan. Ini adalah anda mau kredit, ambil dengan Bank DKI, lalu anda mendapat kredit itu dengan DP nol," papar Anies.

"Jadi bukan kita bikin rumah, kita nggak bikin rumah, jadi jangan di atas kita mau bangunnya ke atas, ke kanan, ke kiri, bukan. Ini skema pendanaannya. Rumahnya di mana dan sebagainya, yang penting adalah semua berada di wilayah DKI," sambung mantan Mendikbud ini.

Dalam debat itu Djarot Saiful Hidayat melontarkan sanggahan tajam ke Anies-Sandi terkait program rumah tanpa DP mereka. Pasangan Anies-Sandi itu diminta untuk tidak obral janji dan memberikan program yang sulit dilaksanakan.

Dimuat detikcom, Djarot mengungkapkan, program rumah untuk rakyat tanpa uang muka dicicil selama 30 tahun tanpa DP dan kemudian mempertanyakan hal itu, di mana rumahnya, berapa ukurannya, siapa yang mendapatkannya dan pakai itu sesuai dengan aturan Kemenpera atau bagaimana? Menurut Djarot saat debat, semua perlu diingatkan di Pilkada tak usahlah kita obral janji di awang-awang yang tidak bisa dilaksanakan. Beri saja masyarakat program konkret dan yang pasti dilaksanakan.

Pada kenyataannya memang program Anies-Sandi tersebut juga sama dengan program pemerintah pusat yaitu Pemerintah telah lebih dahulu mencanangkan Rumah bagi Masyarakat Bergaji Tanggung (MBT).

Dari sumber finance detik, program untuk MBT ini diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan di bawah Rp 4 juta per bulan. Sementara zonasi tersebut juga akan didasari pada masyarakat yang berpenghasilan tanggung yakni Rp 4 juta-Rp 7 juta per bulan.

Tak ketinggalan dalam sikap yang sama terkait pemberian lamanya masa waktu DP 0 rupiah. Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mengingatkan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, terkait rencana subsidi untuk program rumah vertikal dengan uang muka atau DP 0 rupiah.

Dikutip dari Kompas.com, Prasetio mengatakan, Anies bisa melanggar peraturan menteri dalam negeri jika bunga cicilan sebesar 5 persen ditanggung Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"Kepala daerah dilarang menganggarkan program melampaui masa jabatannya," ujar Prasetio ketika dihubungi, Jumat (19/1/2018) dikutip pada Kompas.

Prasetio mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 sebagai perubahan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Di situ disebutkan, penganggaran kegiatan tidak boleh melewati masa jabatan kepala daerah.

"Kepala daerah enggak bisa bikin program yang pembiayaannya sampai 20 tahun," ujar Prasetio.

Dalam peraturan Bank Indonesia Nomor 18/16/2016 tentang rasio Loan to Value untuk Kredit Properti, janji kampanye itu tetap dapat direalisasikan bila telah menjadi program pemerintah.

Jika kalimat DP 0 persen, Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Lana Winayati mengingatkan ada kelemahan dari program DP 0 Persen tersebut.

DP 0 persen berbeda dengan Program DP 1 persen yang digagas Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dapat membeli rumah murah.

Proyek rumah DP 0 persen yang kini menjadi DP nol rupiah dari Anies-Sandi tersebut sudah menganggarkan program rumah DP nol rupiah sebesar Rp 800 miliar dalam Rancangan APBD DKI 2018, yang kini masih dibahas di DPRD DKI.

Anies-Sandi menggunakan anggaran daerah itu untuk membeli lahan perumahan. Di lahan tersebut akan dibangun rumah susun sederhana milik (rusunami) yang bisa dibeli oleh warga Jakarta dengan DP nol rupiah.

Oleh pihak wartawan, Anies ditanya terkait proses bunga cicilan 5 persen, apakah akan disubsidi APBD atau ditanggung masyarakat.

"Tidak, semua ditanggung sama pemerintah," jawab Anies.

Masalah bunga tersebut, Anies menyampaikan akan membahasnya dengan pihak Bank DKI. Diakuinya, bahwa masyarakat pasti tidak akan menanggung beban.

Sementara, dari pihak badan usaha milik daerah mengaku wajib hukumnya mendukung program Pemerintah DKI yang dipimpin Anies-Sandi. Terutama BUMD Sarana Jaya, siap mengeksekusi program penyediaan hunian untuk masyarakat menengah bawah tersebut.

Untuk anggaran membangun rumah DP nol rupiah yang dikutip dari tempo, Sarana Jaya menegaskan, tidak akan mengandalkan penyertaan modal daerah (PMD) yang diambil dari APBD. Sarana Jaya bisa menggunakan anggaran sendiri untuk membangun karena sudah ada kesiapan mengeksekusi didukung kemampuan dana.

Kemarin, Anies Baswedan melakukan ground breaking atau peletakkan baru pertama, kabar pembangunan rumah dengan uang muka atau Dp 0 rupiah sudah mendapat sambutan positif warga DKI Jakarta. Hunian dengan konsep rumah susun yang diberi nama Klapa Village ini berdiri di atas lahan 1,4 hektar di kawasan Pondok Kelapa, Jakarta Timur.

Seperti dikutip dari liputan6, Sabtu (20/01/2018), unit rusun yang terdiri dari ruang tamu, dua kamar tidur, ruang tengah sekaligus ruang makan, dapur dan kamar mandi ini cukup menarik minat warga DKI Jakarta.

Masyarakat sudah melihat-lihat rumah contoh DP 0 rupiah, tak sedikit warga yang mencari tahu lebih banyak informasi tentang rusun ini kepada bagian pemasaran, meski bagian pemasaran sendiri belum aktif. Karena kantor pemasarannya baru mulai aktif pada April nanti.

Itulah DP, maka ada apa dengan DP, sehingga diikutkan dalam janji politik tak perlu setinggi awan, dimana DP akan merugikan atau merugikan uang orang lain...Jika tanpa DP sungguh kejam pula dikau, sebab ekonomi berkata, "Ada Uang Ada Barang". Untuk itu DP sangat penting atau tidak, asal ada uang yang tertanam disana.

Artikel ini tak sempurna, dikutip dari berbagai sumber. Klik tulisan berwarna

Embo.