 |
| Foto:Twitter/fahiraidris |
Menurut Fahira, mereka yang selama ini selalu menganggap janji-janji kampanye Anies-Sandi tidak mungkin direalisasikan, terpaksa harus menelan kenyataan pahit. Sebab, hanya dalam 100 hari, duo Anies-Sandi berhasil menjalankan program-program unggulannya.
“Bahkan program DP Rumah Nol Rupiah yang selalu dilecehkan oleh kaum pesimis ini, berhasil di-groundbreaking. Mereka semakin ‘frustasi’ saat 21 Pengembang besar mendukung program ini dan segera membangun hunian DP Nol Rupiah. Mungkin mereka belum terbiasa menyaksikan pemimpin yang begitu cepat merealisasikan janji-janjinya,” kata Fahira.
Politikus di Senator Indonesia, kelahiran Jakarta, 20 Maret 1968 ini mengungkapkan, dari sekitar 29 capaian Anies-Sandi selama 100 hari kerja, perubahan paling besar yang terjadi dan mempunyai dampak luas adalah mengubah paradigma pembangunan Kota Jakarta yang selama ini hanya menjadikan warga sebagai obyek, kini menjadi subyek atau bagian integral dan penting dari pembangunan kota.
“Hakikat pembangunan di mana warga sebagai subyek sudah dikembalikan di kota ini. Lihat saja program Community Action Plan atau program peningkatan kualitas kawasan permukiman kampung-kampung di Jakarta di mana warga diberi peran utama membangun kampung tempat mereka tinggal,” ujarnya.
 |
| Sumber Foto: jurnalpolitik.id |
Tidak heran jika warga harus berjuang sendiri mempertahankan kehidupan dan kampungnya bahkan hingga melakukan perlawanan hukum kepada pemimpin daerah yang seharusnya menyokong mereka.
“Era top down itu sekarang sudah berakhir. Sekarang warga dijadikan bagian utama dan solusi pembangunan kota. Itu perubahan fundamental yang saat lihat saat turun ke warga,” tegas Fahira.
#100hariAniesSandi mengesankan dan nyaris sempurna. Tidak hanya menunaikan program-program unggulan tetapi juga melunasi janji-janji pemimpin terdahulu yang tidak dituntaskan.. TOP.. 👍 pic.twitter.com/Vz3GBRlpsH— Fahira Idris DPD RI (@fahiraidris) 24 Januari 2018
“Kenapa saya sebut 100 hari ini mengesankan. Karena sebenarnya Anies-Sandi baru bisa leluasa bekerja menunaikan program-program mereka di Januari 2018 saat APBD sudah mengakomodir visi misi mereka. Dua bulan pertama, APBD sama sekali tidak mengakomodir program-program Anies Sandi karena disusun oleh gubernur terdahulu. Namun mereka tetap bisa bekerja optimal,” pungkas Fahira.
Anies Baswedan dan Sandiaga Uno hari ini tepat 100 hari menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Anies-Sandi pun bergerak cepat. Selama tiga bulan lebih ini, sejumlah kebijakan dikeluarkan Anies-Sandi.
Namun berbeda dengan Fahira, pengamat tata kota Yayat Supriatna kepada CNNIndonesia.com, mengungkapkan hampir semua kebijakan Anies-Sandi yang diterbitkan bukan tanpa masalah atau kritik. Apalagi mayoritas kebijakan yang dikeluarkan lebih cenderung pada pemenuhan janji politik mereka saat kampanye saat Pilgub DKI 2017 lalu.
Anies-Sandi saat berkampanye pada gelaran Pilgub DKI 2017 silam menelurkan setidaknya ada 23 janji politik. Misalnya saja, penataan Tanah Abang, rencana menghidupkan kembali becak di Jakarta, DP rumah nol rupiah, sampai pada penutupan Alexis.
 |
| Yayat Supriatna saat memberi materi di hadapan SKPD Banyuwangi. ©2016 Merdeka.com |
"Dalam tiga bulan ini kelihatannya, Anies-Sandi fokus pada kebijakan untuk merealiasasi janji politik mereka saat kampanye," ujarnya, Rabu (24/1).
Dalam menata PKL di Jalan Jatibaru Raya, Tanah Abang, Anies tak mengeluarkan peraturan gubernur atau peraturan daerah. Selain ketiadaan peraturan, penataan PKL di sana justru menabrak sejumlah aturan dan bertentangan dengan kondisi yang ada.
Anies memerintahkan sebagian Jalan Jatibaru Raya ditutup untuk mengakomodasi ratusan PKL berdagang. Tak ada kendaraan yang dibolehkan lewat di waktu yang sudah ditentukan selain bus TransJakarta Explorer.
Kebijakan penataan PKL ini mendapat keluhan dari sejumlah pihak, dari pejalan kaki yang susah melintas sampai menurunnya omset sopir angkot. Belum lagi kemacetan di beberapa titik sekitar Tanah Abang imbas dari penutupan Jalan Jatibaru Raya.
"Anies-Sandi harus mengkaji lagi penataan di Tanah Abang ini bersifat sementara atau permanen. Kalau permanenen harus bagaimana selanjutnya," kata Yayat.
Contoh lainnya, ia menambahkan, rencana mengembalikan becak untuk beroperasi di Ibu Kota. Menurut Yayat, Anies harus melihat lagi Perda Nomor 5 tahun 2014 tentang moda transportasi dan Perda Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketertiban. Dalam perda-perda itu becak dilarang beroperasi di Jakarta.
Kemudian DP rumah nol rupiah. Yayat menjelaskan, Anies hanya ingin mewujudkan janji kampanyenya untuk menghadirkan hunian murah bagi warga Jakarta. Namun, DP rumah nol rupiah itu juga dinilai Yayat tidak jelas, baik dari segi skemanya, lahannya, maupun peraturan atau landasan hukum yang digunakan.
"Dari awal janji saat kampanye sampai kemarin groundbreaking, belum diperjelas (Anies-Sandi). Masih ada kekosongan hukum, terkait pergubnya, perdanya, lahannya, skemanya itu bagaimana," ujar Yayat.
”Kalau ini pendekatan pembuatan kebijakan itu berdasarkan kontrak politik atau terkait dengan janji-janji, bisa saja sesuatu yang diharamkan bisa diperbolehkan kembali,” kata Pengamat tata kota Yayat Supriatna. https://t.co/2qgexlJWJK pic.twitter.com/4aUkHG1Ks2— Harian Kompas (@hariankompas) 19 Januari 2018
No comments:
Post a Comment