NATURALISASI yang kerap didengar dari seantero Indonesia ialah menjadikan 'pemain sepak bola asing' menjadi pemain Tim Nas.
Anies Baswedan tetap masih enggan untuk mengungkapkan kebijakannya dalam mengurangi banjir di Ibu Kota. Normalisasi ternyata masih menjadi istilah alergi baginya jika mengenang masa-masa Gubernur Jakarta sebelumnya.
Ketika ditanya apakah akan melanjutkan program normalisasi untuk meminimalisasi banjir, Anies menyebut naturalisasi. (instagram/aniesbaswedan).
"Salah satunya (solusi) ada soal naturalisasi sungai. Bagaimana sungai itu bisa mengelola air dengan baik, bagaimana mengamankan air tidak melimpah, tapi juga ekosistem sungai dipertahankan," kata Anies di Jakarta Utara, Rabu (7/2/2018).
Terkait pro-kontra normalisasi dengan membeton sungai, Anies mengatakan enggan bicara soal solusi besar dulu. Ia mengatakan, saat ini masih berfokus menangani warga yang kebanjiran dulu.
"Enggak mau, nanti. Sampai situ dulu. Saya enggak mau berkontroversi dululah hari ini. Kita beresin dulu soal pengungsinya," ujar Anies.
Normalisasi Sungai Ciliwung dimulai pada era Gubernur Joko Widodo. Banjir besar pada 2012 membuat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bersama Pemprov DKI menormalisasi sungai tersebut.
Proyek normalisasi terbentang dari jembatan Jalan TB Simatupang hingga Pintu Air Manggarai yang diduduki warga dengan membangun banyak permukiman.
Hingga 2017, titik yang baru dikerjakan yakni Kampung Pulo, Bukit Duri, Bidara Cina, dan Cawang Pulo dilansir dari tribunnews.com.
Berbeda dengan Anies, Sandiaga tetap menggunakan istilah normalisasi sungai. Sandiaga membenarkan pemerintah akan tetap melanjutkan program itu.
Namun, normalisasi yang disampaikan Sandiaga terkesan bersyarat.
Dalam hal ini, tugas Pemprov DKI adalah membantu BBWSCC membebaskan lahan.
Pembebasan lahan diprioritaskan di tempat yang akan dinormalisasi BBWSCC. Hal itu membuat pembebasan lahan yang dilakukan Pemprov DKI menjadi lebih efektif.
Kini, kata Sandiaga, yang dikutip dari Kompas.com, normalisasi dan pembebasan lahannya dikerjakan sesuai keinginan warga.
Sandiaga ingin menyesuaikan program itu dengan kesiapan warga. Jika warga sudah siap dipindah, maka Pemprov DKI baru akan melakukan pembebasan lahan.
"Ya, akan ada (normalisasi) di tempat tertentu tergantung antisipasi dan keinginan dari masyarakat," katanya. Ia mengatakan, ada beberapa warga yang sudah bersedia direlokasi, asalkan ke tempat yang tidak terlalu jauh dengan rumah mereka sebelumnya.
[miki].
Anies Baswedan tetap masih enggan untuk mengungkapkan kebijakannya dalam mengurangi banjir di Ibu Kota. Normalisasi ternyata masih menjadi istilah alergi baginya jika mengenang masa-masa Gubernur Jakarta sebelumnya.
Ketika ditanya apakah akan melanjutkan program normalisasi untuk meminimalisasi banjir, Anies menyebut naturalisasi. (instagram/aniesbaswedan).
"Salah satunya (solusi) ada soal naturalisasi sungai. Bagaimana sungai itu bisa mengelola air dengan baik, bagaimana mengamankan air tidak melimpah, tapi juga ekosistem sungai dipertahankan," kata Anies di Jakarta Utara, Rabu (7/2/2018).
Terkait pro-kontra normalisasi dengan membeton sungai, Anies mengatakan enggan bicara soal solusi besar dulu. Ia mengatakan, saat ini masih berfokus menangani warga yang kebanjiran dulu.
"Enggak mau, nanti. Sampai situ dulu. Saya enggak mau berkontroversi dululah hari ini. Kita beresin dulu soal pengungsinya," ujar Anies.
Normalisasi Sungai Ciliwung dimulai pada era Gubernur Joko Widodo. Banjir besar pada 2012 membuat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bersama Pemprov DKI menormalisasi sungai tersebut.
Proyek normalisasi terbentang dari jembatan Jalan TB Simatupang hingga Pintu Air Manggarai yang diduduki warga dengan membangun banyak permukiman.
Hingga 2017, titik yang baru dikerjakan yakni Kampung Pulo, Bukit Duri, Bidara Cina, dan Cawang Pulo dilansir dari tribunnews.com.
 |
| Warga berjalan melintasi banjir di Kampung Pulo, Jatinegara, Jakarta Timur, Selasa (6/2/2018). Banjir merendam ratusan rumah warga akibat luapan air dari Sungai Ciliwung.[Kompas.com] |
Namun, normalisasi yang disampaikan Sandiaga terkesan bersyarat.
Dalam hal ini, tugas Pemprov DKI adalah membantu BBWSCC membebaskan lahan.
Pembebasan lahan diprioritaskan di tempat yang akan dinormalisasi BBWSCC. Hal itu membuat pembebasan lahan yang dilakukan Pemprov DKI menjadi lebih efektif.
Kini, kata Sandiaga, yang dikutip dari Kompas.com, normalisasi dan pembebasan lahannya dikerjakan sesuai keinginan warga.
Sandiaga ingin menyesuaikan program itu dengan kesiapan warga. Jika warga sudah siap dipindah, maka Pemprov DKI baru akan melakukan pembebasan lahan.
"Ya, akan ada (normalisasi) di tempat tertentu tergantung antisipasi dan keinginan dari masyarakat," katanya. Ia mengatakan, ada beberapa warga yang sudah bersedia direlokasi, asalkan ke tempat yang tidak terlalu jauh dengan rumah mereka sebelumnya.
[miki].
No comments:
Post a Comment