Potensi Anggaran Siluman Kembali Muncul di APBD DKI. Kemana e-Budgeting?

Ilustrasi APBD DKI Jakarta

Pengelolaan anggaran daerah yang terdapat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2018 dinilai tidak transparan. Longgarnya pengawasan membuat anggaran siluman berpotensi kembali muncul di APBD DKI.

Hal itu ditegaskan Direktur Eksekutif Center Budgeting Analysis, Uchok Khadafi, menanggapi munculnya anggaran renovasi besar rumah dinas gubernur DKI sebesar Rp 2,4 miliar, termasuk di dalamnya pengadaan lift sebesar Rp750 juta.

Rumah Dinas Gubernur DKI Jakarta.

Menurutnya, dilansir dari metrotvnews.com, alokasi anggaran lift ini tidak ada dalam APBD DKI 2018. Namun, tiba-tiba masuk ke dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) di Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/jasa Pemerintahan (LKPP).

"Masyarakat curiga kalau ditutup-tutupi, berarti ada niatan menggarong APBD. Coba dong dibuka lagi APBD 2018 kepada publik," kata Uchok dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 1 Februari 2018.

Ia menegaskan, ketidakterbukaan merupakan pintu masuk terjadinya korupsi. Apalagi anggaran renovasi rumah dinas dan pengadaan lift tidak melalui pembahasan bersama badan anggaran DPRD DKI.

“Kalau ketua banggar saja tidak tahu, berarti ada siluman. Gubernur sebagai pengguna anggaran seharusnya mengetahui. Jangan ada drama seakan-akan tidak tahu dan menjadi pahlawan dengan memerintahkan menghapus. Masyarakat sekarang sangat kritis, mereka tidak kecele dengan drama seperti KTP elektornik,” ujarnya.

Masuknya anggaran siluman, menandakan Gubernur DKI Anies Baswedan dan Wakilnya Sandiaga Uno tidak mengawasi secara ketat pengadaan barang dan jasa yang dilakukan satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

“Yang menjadi pertanyaannya, kemana e-budgeting yang telah diinisiasi dan diterapkan oleh gubernur sebelumnya? Apakah e-budgeting tidak dilaksanakan lagi sehingga timbul anggaran siluman itu? Kalau begini terus, membuka pintu anggaran siluman masuk semakin lebar,” tegasnya.

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mengakui dirinya kecolongan dengan adanya anggaran pengadaan lift secara tiba-tiba di SIRUP LKPP. Padahal, anggaran itu tidak ada di APBD DKI.

“Jadi saya merasa kecolongan. Kalau dikatakan siluman, bisa saja siluman. Karena memang tidak melalui pembahasan,” kata Prasetio.

Ia meminta Anies dan Sandiaga menerapkan e-budgeting dengan baik. Karena, penerapan e-budgeting terbukti mengurangi anggaran siluman dalam APBD DKI. Dengan sistem ini, tidak bisa sembarangan mengganti atau memasukkan anggaran yang tidak dibahas dalam pembahasan anggaran.



[Edy]