Sandiaga lawan normalisasi. Ujungnya minta Warga Tak Egois dan Mau Merelakan Tanahnya

Pemasangan turap dan pembetonan salah satu sisi Sungai Ciliwung di Bidaracina, Jakarta Timur, Rabu (11/11). Sebagian warga masih menempati lahan di pinggiran sungai dan belum dipindahkan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengebut proyek revitalisasi sungai untuk menghadapi musim hujan.[Kompas.com]

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mencari cara agar warga Bidaracina, Jakarta Timur, bisa melepas tanah mereka untuk proyek sodetan Ciliwung. Sebab, program pengendalian banjir sangat dibantu dengan proyek sodetan Sungai Ciliwung itu.

"Kita ingin mencari sebuah format bagaimana masyarakat bisa setuju merelakan tanahnya untuj fasilitas yang akan dinikmati seluruh publik Jakarta."

"Jadi kita enggak boleh egois juga, pengendalian banjir sangat dibantu dengan adanya sodetan ini, jadi perlu ada kerja sama warga," ujar Sandiaga di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jumat (9/2/2018).

Oleh karena itu, Sandiaga ingin mengajak warga berdialog. Ketika belum menjadi Wakil Gubernur, Sandi mengaku berpengalaman membangun infrastruktur di beberapa tempat.

Ketika itu, dia juga mengajak warga setempat berdialog. Dia pun ingin menerapkan hal yang sama terhadap warga Bidara Cina. Apalagi, sudah ada masukan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

"Kami ingin ada mediasi. Kemarin kami review masukan dari teman-teman Kementerian PUPR bahwa ada beberapa lahan yang milik Pemprov DKI tapi masih diduduki warga, ada yang milik privat yang diduduki warga," ujar Sandi.

Tembok Puskesmas Bidara Cina Abrol diterjang banjir, Selasa (6/2/2018)

Melansir Kompas.com, warga Bidaracina sebelumnya mengajukan gugatan dengan Nomor 59/G/2016/PTUN-JKT terkait dengan penetapan lokasi sodetan Kali Ciliwung yang berubah dari ketentuan sebelumnya tanpa pemberitahuan kepada warga.

Dalam pembacaan putusan di PTUN Jakarta, Senin, 25 April 2016, majelis hakim memenangkan warga Bidaracina karena menganggap SK Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, terkait penetapan lokasi untuk pembangunan sodetan Kali Ciliwung ke Kanal Banjir Timur, telah melanggar asas-asas pemerintahan. 

Sebelumnya, dikutip dari Merdeka.com, Petahana Gubernur DKI Jakarta nomor urut dua Basuki Tjahaja Purnama diserang Agus Yudhoyono dan Anies Baswedan terkait penggusuran saat debat perdana yang diselenggarakan KPU, Jumat (13/1) 2017. 

Kandidat debat Pilgub DKI. ©2017 merdeka.com

Basuki yang biasa disapa Ahok ini malah heran dan bingung cara Agus dan Anies normalisasi sungai tanpa menggusur bangunan liar.

Ahok mengaku sangat keras bagi warganya yang tinggal di kawasan bangunan liar yang terdampak normalisasi sungai. Menurut Ahok, pemimpin itu bagaikan orangtua sendiri. Dia mengatakan orangtua selalu ingin memberikan yang terbaik untuk anaknya.*


[Edmun].