Soal Penanganan Banjir, Anies Salah Alamat Koordinasi dengan Pemkot Bogor

Anies Baswedan dan Wali Kota Bogor Bima Arya (Foto: merdeka.com)

Gubernur DKI Anies Baswedan dianggap salah alamat dengan menyambangi Wali Kota Bogor Bima Arya membahas soal penanganan banjir. Terlebih, DKI memberi dana hibah Rp 10 miliar untuk pembangunan kolam retensi di Bogor.

"Menurut saya gubernur salah alamat. Harusnya dia berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Bogor bukan Bogor kota. Sebab Kota Bogor hanya lintasan Ciliwung-Cisadane saja," kata Ketua Fraksi Partai Nasdem Bestari Barus, di Jakarta, Selasa (13/2) pagi.

Menurutnya, tindakan gubernur justru menandakan yang bersangkutan tidak memiliki konsep dalam mencegah banjir di Ibu Kota. Apalagi sampai memberikan hibah Rp 10 miliar untuk Bogor membangun kolam retensi.

"Rp 10 miliar seberapa besar untuk retensi ? Lahannya di mana ? Enggak mengerti saya," imbuh Barus.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersama Wali Kota Bogor Bima Arya meninjau anak Sungai Ciliwung di Kelurahan Cibuluh, Bogor Utara, Kota Bogor (Beritasatu Photo/Vento Saudale).

Barus menyebut, langkah yang efektif untuk menangani banjir di hulu adalah di Kabupaten Bogor yang memiliki lahan yang lebih luas bukan di kota yang hanya menjadi jalur lintasan sungai.

Lebih tepat, lanjut dia, di lintasan sungai di Kabupaten Bogor disodet, "Atau turun ke Cibinong disodetlah itu. Soal ini sudah lama kami sampaikan kepada gubernur kalau di kabupaten lebih memungkinkan".

Dikatakan, seharusnya gubernur memanfaatkan mitra praja yang terdiri dari provinsi-provinsi untuk membahas penanganan banjir di Jakarta atau pengelolaan sungai-sungai di Ibu Kota.

"Dibicarakan saja dengan mitra praja yang juga didukung DKI setiap tahun. Bukan hanya kebutuhan Jakarta tetapi Indonesia dibicarakan di situ," katanya.

Bendung Katulampa di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. (Anadolu Agency/Eko Siswono Toyudho).

Dalam kesempatan mengunjungi Kota Bogor, Gubernur Anies menyambangi Bendungan Katulampa. Di sana dia menekankan bakal melakukan apa saja untuk menangani banjir Ibu Kota.

"Prinsipnya adalah saya akan kerjakan apa pun yang harus dikerjakan untuk menyelamatkan Jakarta dari banjir," ujar Anies dilansir dari berita satu [Sumber].

Persepsi Salah tentang Katulampa

Bima mengapresiasi kehadiran Anies di tempatnya. Ia bertutur, yang disebutnya sebagai pemimpin DKI pertama yang menginjakkan kaki di kantor pemerintahan kota (pemkot) Bogor.

"Saya sering sampaikan dari zaman Pak Ahok [Gubernur DKI sebelumnya, Basuki Tjahaja Purnama], bahwa kita perlu duduk sama-sama karena ini bukan masalah siapa butuh siapa, tetapi masalah bersama," kata Bima.

Hal itu, kata Bima, penting demi pembangunan berkesinambungan antara DKI Jakarta sebagai ibu kota Republik Indonesia dengan daerah-daerah satelitnya. 

Di depan Anies Baswedan, Wali Kota Bogor Bima Arya mengatakan warga Jakarta dinilai selalu memandang Bendung Katulampa sebagai momok menakutkan. (ANTARA FOTO/Arif Firmansyah)

Untuk itu, kata Bima, sudah ada kesepakatan bersama antara Pemprov DKI, Pemprov Jawa Barat, Pemkot Bogor dan delapan kota/kabupaten lain di kawasan Jabodetabekjur [Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Cianjur]. 

Mengutip CNNIndonesia, kesepakatan antara lain soal revitalisasi situ-situ dan pembangunan kolam retensi. Termasuk, soal normalisasi sungai lintas batas wilayah dan penataan bantaran Sungai Ciliwung.

Salah satu hal antara Jakarta dan Bogor yang menjadi sorotan saat ini adalah Bendung Katulampa. Pekan lalu, bendung tersebut sempat berstatus siaga 1 dengan tinggi muka air 240 cm dan mengirim limpahan air ke Jakarta.

"Orang Jakarta melihat Katulampa itu seram banget. Menurut saya ada persepsi yang salah tentang Katulampa, seolah-olah itu bendungan yang kalau jebol, Jakarta langsung banjir," kata Bima.

Gubernur DKI Jakarta @aniesbaswedan bersama jajaran SKPD Pemprov DKI melakukan kunjungan kerja ke Kantor Walikota Bogor, Senin(12/2). Sesampainya di Kantor Walikota, Gubernur langsung disambut Walikota Bogor, Bima Arya beserta jajarannya.https://t.co/xKPkbYqWyv pic.twitter.com/BdXmjAJyy2

— Pemprov DKI Jakarta (@DKIJakarta) 12 Februari 2018

(edy).