Pemindahan Ibu Kota Mewujudkan Distribusi Tata Kelola Kota Di Indonesia

Tak henti-hentinya isu serta proses urgensi atas pemindahan ibu kota Indonesia terus bergulir. Dari proses pengkajian hingga strategi pematangan  terus digalakkan melalui berbagai pertemuan intensif di tingkat nasional.

Foto doc.Grafis: ronaldhutasuhut.com

Rencana memindahkan ibu kota negara Indonesia sudah ada semenjak jaman Soekarno sekitar tahun 1950-an. Tahun ini, presiden RI Ir. Joko Widodo memerintahkan Menteri/kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro untuk merampungkan kajian perencanaan pemindahan ibu kota. Pihak Bappenas mengatakan akan mengerjakan kajian ini sampai bulan Agustus 2017.  Kemungkinan besar ibu kota akan dipindahkan ke Palangkaraya, Kalimantan.

Tidak adanya realisasi memindahkan ibu kota selama ini menunjukkan dua kemungkinan, antara keraguan atau terbentur masalah biaya. Memindahkan ibu kota adalah rancangan yang sangat besar dan membutuhkan dana yang besar pula. Mengkaji rancangan rencana ini perlu dilakukan secara menyeluruh dan mendalam. Mulai dari pelaksanaan teknis, pembiayaan sampai dampak-dampak yang mungkin ditimbulkan. Alasan memindahkan ibu kota yang beredar di media masih simpang siur. Ada yang menyatakan alasan bahwa kota DKI Jakarta sudah tidak kuat menahan beban sebagai pusat pemerintahan dan pusat bisnis sekaligus, ditambah masalah tingkat populasi yang berlebih. Ada juga yang mengatakan pemindahan ibu kota harus dilakukan untuk meningkatkan perekonomian di lokasi baru.

Hari ini, berbagai pemberitaan sebagaimana dikutip oleh Tempo, Deputi Bidang Pengembangan Regional Bappenas Arifin Rudiyanto mengatakan diperlukan kajian mendalam mengenai rencana pemindahan tersebut karena mereka harus mencari lokasi yang tepat sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. “Semua wilayah kami cari, yang penting cari kriterianya dulu. Indonesia, sebagai negara merdeka, ya, harus mencari identitas sesuai dengan kriteria tadi, harus aman, aksesnya mudah, lingkungannya bagus,” ujarnya.

Menurut Arifin, urgensi pemindahan ibu kota dari Jakarta ke tempat lain dilakukan karena kondisi tata kota yang terlalu sempit. Ditambah tingkat urbanisasi yang tinggi membuat keadaan semakin sumpek. “Ke depan pasti nanti ada masalah dengan lingkungan, hidrologi, transportasi, dan sekuriti,” ujarnya. Dia menambahkan, pemerintah akan mencari wilayah yang benar-benar memenuhi persyaratan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan pemerintahan baru.

Keseriusan pemerintah saat ini bukan wacana belaka. Seiring adanya arahan yang terus menerus disampaikan oleh Presiden Jokowi untuk memindahkan ibu kota Republik Indonesia dari Provinsi DKI Jakarta akan melibatkan beberapa pihak, termasuk melibatkan Swasta.

Dalam perbincangan terakhirnya dengan Presiden, Bambang mengatakan kajian pemindahan ibu kota, termasuk skema pendanaan, akan rampung tahun ini. "Maka tahun 2018 atau 2019 sudah mulai ada kegiatan terkait dengan pemindahan pusat administrasi pemerintahan,"  kata Bambang melalui kompas, di kantor Bappenas, Menteng, Jakarta Pusat.

Dalam rencana pemindahan ibu kota tersebut, pemerintah akan membentuk tim khusus untuk mengkaji teknis kajian dan pelaksanaan. Nantinya tim tersebut akan belajar dari pengalaman negara-negara lain yang pernah melakukan pemindahan ibu kota. Seperti Kazakstan yang memindahkan ibu kota negara ke Astana, Australia ke Canberra, Amerika dengan ibu kota Washington DC, dan India dengan ibu kota New Delhi.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) akan mendorong keterlibatan swasta dalam rencana pemindahan ibu kota negara, khususnya dari sisi pendanaan. “Kami akan mendorong model public private partnership, jadi partisipasi swasta kami libatkan," kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro (tempo,3/7/17).

Belajar pindah ibu kota dari Amerika

Suasana Kota Palangkaraya (Disparekraf Palangkaraya).file-jawapos

Sesungguhnya perpindahan ibu kota negara itu merupakan hal yang lazim terjadi, sebagaimana Amerika Serikat pernah memindahkan ibu kota dari New York ke Washington DC, Jepang dari Kyoto ke Tokyo, Australia dari Sidney ke Canberra, Jerman dari Bonn ke Berlin dan Brasil dari Rio de Jeneiro ke Brasilia.

Ambil contoh misalnya Amerika. Di Amerika, Washington DC dikenal sebagai ibu kota negara sekaligus ibu kota pusat pemerintahan. Sedangkan pusat ekonomi bisnis terletak di Kota New York. Lalu Las Vegas menjadi kota pusat hiburan. Sementara Kawasan Hollywood di Los Angeles menjadi pusat industri perfilman.

Dari gambaran itu terlihat Amerika lebih menganut sistem tata kelola kota yang terdistribusi ketimbang Indonesia. Di negara kita, Ibu Kota Jakarta dan sekitarnya menjadi pusat segalanya. Baik itu pemerintahan, bisnis, hiburan, maupun industri. Itulah yang menyebabkan tata kelola Jakarta menjadi lebih ruwet, penuh segala macam permasalahan sosial yang sulit diselesaikan.

Tujuan-tujuan penting paradigma pembangunan, khususnya pemerintahan di era Jokowi saat ini hampir kian bisa dirasakan. Dampak keadilan yang merata adalah wujud dari nawacita yang diusung Jokowi untuk mempercepat keadilan sosial, keadilan pembangunan, serta keadilan distribusi (distribusi justice). Berdasarkan keadilan ini negara harus membagi segalanya dengan cara yang sama kepada para anggota masyarakat. Diantara hal-hal yang dibagi negara kepada warga negara ada hal – hal yang enak untuk didapat ada juga hal-hal yang tidak enak didapat.

Jokowi-JK mendapat amanat rakyat untuk memimpin Indonesia, sehingga patut disegerakan secara tuntas program-program penting pemerintah dengan melaksanakan beberapa 'jalan perubahan' untuk Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.

Mengingat, pembangunan di Pulau Jawa lebih tinggi daripada di pulau lainnya di Indonesia. Jika rampungnya hasil kajian pemindahan Ibu Kota Jakarta ke kota lainnya, maka kantor pemerintahan saja yang dipindahkan ke sana. Di sana juga akan dibangun Kantor Presiden serta kantor kementerian. Sementara, Jakarta akan menjadi pusat bisnis serta keuangan.

Bagaimana pengaruhnya terhadap kekuatan NKRI dari sudut pandang militer atau keamanan nasional? Bagaimana dampak pemindahan ibu kota bagi kehidupan sosial masyarakat Indonesia, khususnya di pulau Jawa? Jika kita membayangkan proses pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Palangkaraya, mungkin kita akam memiliki banyak pertanyaan. Itulah mengapa Bappenas dan pemerintah harus merangkul para ahli untuk terus mensosialisasikan kajian perencanaan pemindahan ibu kota kepada masyarakat luas.