Presiden Joko Widodo berfoto bersama pimpinan dan kepala negara anggota G20 di Hamburg Jerman Jumat 7 Juli 2017. (Foto courtesy: Biro Pers Kepresidenan RI). |
Di laman facebooknya, Presiden Joko Widodo menyampaikan paparannya dihadapan para Kepala Negara anggota-anggota G-20, beliau mengimbau kepada negara-negara G20 untuk meningkatkan pengawasan terhadap aliran dana jaringan kelompok radikal dan teroris.
Hanya tiga dari 560 bekas aktor teroris di Indonesia yang berkeinginan kembali melakukan aksi terorisme. Itulah buah dari program deradikalisasi yang dilakukan Indonesia dalam menangani masalah terorisme.
"Data ini saya paparkan di hadapan para kepala negara dan kepala pemerintahan negara-negara besar G20 di Hamburg Messe Und Congress, Jerman, Jumat kemarin. Saya mendorong negara-negara G20 untuk tidak tinggal diam dan bersatu dalam memerangi terorisme", ucapnya.
Dengan posisi yang unik dan strategis – negara majemuk, negara berpenduduk muslim terbesar dan negara demokrasi terbesar ketiga di dunia. Indonesia berkomitmen untuk menjadi bagian dari upaya global untuk memberantas terorisme serta menyebarkan perdamaian dan toleransi. Dua organisasi Islam terbesar di Indonesia, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama juga berperan penting dalam menyebarkan perdamaian dan ajaran Islam yang toleran.
Sejarah telah mengajarkan kita bahwa senjata dan kekuatan militer tidak bisa memberantas terorisme. Pikiran sesat hanya bisa dikoreksi dengan cara berpikir yang benar. Untuk itu pendekatan soft power berupa deradikalisasi dapat terus dilanjutkan.
Konferensi Tingkat Tinggi KTT G20 Leader's Retreat sesi I mengenai terorisme di Hamburg Messe Und Congress, Jerman, Jumat 7 Juli 2017. (Foto Courtesy: Biro Pers RI) |
- Meningkatkan pengawasan terhadap aliran dana kepada jaringan kelompok radikal dan teroris.
- Dengan kemampuan teknologi informasi, G20 harus menjadi kekuatan pendorong dalam penyebaran kontra-naratif dengan penekanan pada gerakan moderasi dan penyebaran nilai-nilai damai dan toleran.
- Mencarikan solusi akar masalah yang timbul akibat dari ketidaksetaraan dan ketidakadilan dengan memperkuat pemberdayaan ekonomi yang inklusif.
- Kerja sama dalam bidang pertukaran intelijen, penanganan FTF (foreign terrorist fighters), dan pengembangan capacity building.
No comments:
Post a Comment