Kebijakan Suka Berubah, Panglima TNI Khawatir Jika Bukan Jokowi

Presiden Jokowi saat meninjau latihan Armada Jaya XXXIV/2016, di dampingi oleh Panglima TNI. Jktgreat/foto.istimewa

Kebijakan negara kerap mengalami perubahan khususnya setiap pergantian presiden. Termasuk juga program stragtegis. Kondisi ini menurut Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo tidak bagus bagi Indonesia.

"Kita mau kawin saja ada perencanaan, satu tahun, dua tahun. Negara yang begitu besar perencanaanya lima tahun dan yang merencanakan, visi presiden. Lima tahunan, habis itu ganti lagi," ujarnya saat menjadi pemateri di Rapimnas I Partai Hanura, The Stone Hotel, Kuta, Bali, Jumat (4/8).

Menurut Jenderal Gatot Nurmantyo seharusnya Indonesia memiliki program jangka panjang yang menjadi pegangan siapa pun presidennya dan bukan hanya untuk jangka waktu lima tahun. Supaya kebijakan pemerintahan tidak selalu berubah ketika presidennya berganti.

Bahkan BJ Habibie, KH Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarnoputri menjadi presiden kurang dari lima tahun.

Baru di periode 2004-2009 dan 2009-2014 Indonesia dipimpin oleh Presiden Susilo Bambang. Presiden asal Pacitan, Jawa Timur itu menjabat selama dua periode dari hasil pemilihan langsung.

"Contohnya sekarang ini, kalau tahun depan ganti bukan Pak Jokowi, itu infrastruktur nggak berlaku itu. Sekarang kan terserah presidennya. Konsentrasi saya ke ini apa yang terjadi. Yang merusak kita sendiri dengan aturan-aturan. Undang-undang yang dibuat satu minggu, dua mingggu pada waktu itu," pungkasnya.

Gatot mengaku khawatir jika Indonesia tidak punya program jangka panjang. Sebab, program yang sudah mulai dikerjakan bisa berhenti di tengah jalan karena pergantian presiden.

(mk)