Serangkaian serangan terkoordinasi oleh gerilyawan Rohingya terhadap pasukan keamanan Myanmar pada hari Jumat, di utara Negara Bagian Rakhine, Myanmar telah memicu sebuah tindakan keras oleh pasukan Myanmar yang telah menggiring sekelompok penduduk desa Rohingya yang melarikan diri ke Bangladesh.
Ini juga memicu evakuasi massal ribuan warga Budha di daerah tersebut.
Di kutip dari Reuters, sedikitnya 109 orang tewas dalam bentrokan di Myanmar, kebanyakan dari mereka adalah militan tapi termasuk anggota pasukan keamanan dan warga sipil.
Bangladesh, yang sudah menjadi tanah asal lebih dari 400.000 Rohingya yang melarikan diri dari penganiayaan di Myanmar yang mayoritas beragama Buddha sejak awal 1990an, mengatakan bahwa mereka tidak akan diterima lagi.
Penjaga pos perbatasan Bangladesh mencoba untuk memblokir warga Rohingya menyeberang, dan bertujuan untuk mengumpulkan dan mengirim kembali mereka yang melakukan penyebrangan.
Pejabat Pos Perbatasan mengatakan kepada Reuters bahwa mereka telah mengirim sekitar 550 Rohingya sejak Senin, melalui sungai Naf yang memisahkan kedua negara, meskipun ada permintaan dari Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres untuk Dhaka yang mengizinkan warga Rohingya mencari keamanan.
Diperkirakan 5.000 orang Rohingya berhasil menyeberang ke Bangladesh dalam beberapa hari terakhir, sebagian besar terperangkap pada malam hari di perbatasan darat dekat desa Gumdhum di Bangladesh.
Banyak yang sakit dan setidaknya enam orang meninggal setelah menyeberang, kata seorang tenaga bantuan pengungsi, menambahkan bahwa mereka takut ditangkap dan dikirim kembali berarti beberapa menolak untuk meminta bantuan.
"Apa yang kami lihat adalah bahwa banyak warga Rohingya yang sakit," kata petugas dari agen internasional di Bangladesh yang menolak untuk diidentifikasi atau diketahui agensinya.
"Ini karena mereka terjebak di perbatasan sebelum mereka bisa masuk. Kebanyakan mereka adalah wanita dan anak-anak. "
Dikatakan oeh seorang petugas bantuan bagi warga Rohingya, ribuan orang Rohingya terdampar di tanah sengketa di antara kedua negara, mencoba masuk ke Bangladesh.
PENYERGAPAN
Warga Rohingya ditolak kewarganegaraannya di Myanmar dan diklasifikasikan sebagai imigran ilegal, meskipun mengklaim turun-temurun berada selama berabad-abad. Mereka terpinggirkan dan komunitas mereka kadang-kadang mengalami kekerasan komunal.
Sebuah kelompok gerilyawan Rohingya membentuk Angkatan Bersenjata Arakan Rohingya, yang oleh Myanmar telah mendeklarasikan sebuah organisasi teroris, mengaku bertanggung jawab atas serangan hari Jumat tersebut. Itu juga berada di balik serangkaian serangan serupa meski lebih kecil di bulan Oktober, yang juga memicu respons tangguh militer Myanmar.
Dalam video yang diposting pada hari Senin, pemimpin ARSA Ata Ullah memperingatkan Myanmar atas "penindasan" Rohingya dan bersumpah untuk terus berjuang untuk melindungi masyarakat.
Perlakuan terhadap sekitar 1,1 juta Muslim Rohingya di Myanmar telah menjadi tantangan terbesar bagi pemimpin nasional Aung San Suu Kyi, yang telah dituduh oleh kritikus Barat karena tidak berbicara atas nama minoritas yang telah lama dianiaya.
Pihak Myanmar (28/8/17) mengatakan bahwa total 45 bom pemberontak meledak pada hari Minggu dan Senin. Ini merupakan kesalahan gerilyawan karena membakar tujuh desa, satu pos terdepan, dan dua bagian kota Maungdaw.
Penyerang menyergap pasukan keamanan dengan senjata ringan dan golok pada hari Senin, dan seorang polisi dan seorang warga sipil terluka, kata pemerintah dalam sebuah pernyataan resmi.
Citra satelit yang dianalisis oleh Human Rights Watch yang berbasis di New York menunjukkan pembakaran yang meluas itu setidaknya berada di 10 wilayah kawasan Rakhine utara sejak serangan militan 25 Agustus, kata kelompok tersebut dalam sebuah pernyataan resminya.
"Data satelit baru ini harus menimbulkan kekhawatiran dan tindakan segera oleh donor dan badan-badan PBB untuk mendesak pemerintah Burma untuk mengungkapkan sejauh mana kehancuran yang sedang berlangsung di Negara Bagian Rakhine," kata Phil Robertson, wakil ketua dewan Asia.
"Membongkar semua kesalahan pada pemberontak tidak akan meluangkan pemerintah Burma dari kewajiban internasionalnya untuk menghentikan pelanggaran dan menyelidiki dugaan pelanggaran."
(mk)


No comments:
Post a Comment