Astajim! Gerindra terlalu Ethiopia dari dan untuk Asmat! Gagal Postingan. Otonomi daerahnya mana? - Indowordnews

Breaking

18 January 2018

Astajim! Gerindra terlalu Ethiopia dari dan untuk Asmat! Gagal Postingan. Otonomi daerahnya mana?

Astajim! Gerindra Ethiopia Dari dan Untuk Asmat! Gagal Postingan. Otonomi daerah keamana?
Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) melalui akun media sosialnya, facebook memposting sebuah fenomena dengan ilustrasi/gambaran keadaan anak-anak di Kabupaten Asmat yang mengalami kekurangan gizi.

Beragam tanggapan mengisi linimasa Partai Gerindra tersebut, sebagian membantah ilustrasi foto di atas merupakan Hoax, dikarenakan membuat ilustrasi foto yang telah terjadi sejak tahun 2008, masa pemerintahan Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Foto tersebut di atas adalah sebuah potret pendidikan dan kesehatan anak-anak Papua di hampir seluruh pedalaman Papua. Hak mereka untuk mendapatkan pendidikan dan pelayanan kesehatan masih memerlukan perjuangan yang berat untuk dipenuhi. Kita harus mengakiri! Demikian kutipan isi blog vanmarto yang disinggunggnya dengan Lagu Hits Iwan Fals "Ethiopia". Dalam blog itu diberi judul : ETHIO "PAPUA".

Sepotong penggalan postingan facebook Partai Gerindra yang memanfaatkan ilustrasi foto tersebut, ialah: "Pembangunan infrastruktur yang dibanggakan oleh Presiden RI Joko Widodo di Papua selama ini ternyata menjadi kedok lalainya pembangunan sumber daya manusia yang ada di sana. Belakangan kedok itu pun terkuak, 63 anak suku Asmat meninggal akibat gizi buruk dan wabah campak. 

Kematian tersebut menjadi indikasi bahwa rakyat Papua butuh perhatian khusus terutama kebutuhan pangan bergizi serta fasilitas kesehatan yang memadai. Bukan jalan beton yang dapat menghidupi mereka, melainkan pangan bergizi dan bantuan fasilitas kesehatan yang sebenarnya mereka butuhkan.#ParadoksIndonesia".
Tak ketinggalan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menjadi sasaran tembak Pigai [klik disini]. Pernyataan Natalius Pigai mantan komisioner Komnas HAM ternyata semakin menjelaskan posisinya sebagai kepanjangan tangan pihak separatis Organisasi Papua Merdeka. Tulisannya yang senada dengan propaganda OPM bahwa ada gerakan menjurus genosida di Papua karena peristiwa itu menunjukkan hal tersebut sangat dangkalnya pemahaman Natalius Pigai.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menjadi sasaran tembak Pigai justru lebih bertindak responsif demi mendengar berita duka tersebut. Jokowi meminta Pemda setempat untuk bertindak mengatasi masalah tersebut. Beliau menjelaskan, jika pemerintah pusat membantu, butuh waktu lama agar sampai ke lokasi suku Asmat. Hal itu karena waktu tempuh yang cukup lama untuk sampai ke lokasi suku Asmat.

Dilansir dari liputan6.com. Memang dampak gizi buruk dan wabah campak di suku Asmat memang terjadi, terutama di Distrik Agats, Papua, yang kembali menelan puluhan korban. Hal yang membuat Indonesia sedih, banyak di antara korban meninggal itu adalah anak-anak. Mengapa hal nahas ini bisa terjadi di tanah Papua yang kaya emas?

Masyarakat suku Asmat sebenarnya telah terbebas dari Kejadian Luar Biasa (KLB). Setelah 12 tahun berlalu, wabah penyakit infeksi virus yang menyerang anak-anak itu kembali menghantui. Setelah 2006 kejadian luar biasa (KLB) campak terjadi di Asmat, beberapa minggu ini, wilayah Papua di bagian selatan ini mengalami hal serupa.

Humas Pemda Kabupaten Asmat, Reza Baadila menyatakan, KLB sudah mulai 'tercium' sejak kunjungan natal oleh Bupati, tepatnya 23 desember 2017. "Saat itu, kami lakukan pelayanan kesehatan di salah satu distrik. Di situ kami mulai melihat anak-anak terjangkit penyakit campak,"jelasnya saat diwawancarai Health Liputan6.com, Kamis (11/1/2018).

Menindaklanjuti hal tersebut, Pemda Kabupaten Asmat langsung membentuk tim terpadu untuk melakukan pengawasan terus-menerus. Menurut Reza, empat tim yang dibentuk tersebut langsung berangkat ke 5 kecamatan, di Distrik Suator, Jetsy, Sirets, Fayit, dan Pulau Tiga.

"Tim tersebut terdiri dari 1 koordinator dari Bupati dan 3 tenaga medis," ujar Reza. Tim penanganan bentukan Pemda Kabupaten Asmat ini sudah mulai bergerak 9 Januari.

Untuk mengetahui sub urusan bidang kesehatan hingga ke wilayah kabupaten erat kaitannya dengan upaya pemerintah otonomi daerah, di mana dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan pada bidang kesehatan yang merupakan salah satu urusan wajib yakni berkaitan dengan pelayanan dasar (Pasal 12 ayat 1), UU Pemerintahan Daerah telah mengatur pembagian urusan pemerintahan bidang kesehatan bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi serta Pemerintah Daerah Kabupaten/kota.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pemerintahan terdiri dari 3 urusan yakni urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Terkait urusan konkuren, pemerintah pusat dan pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota) dibagi berdasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional. Baca juga : Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah.

Sub Urusan pemerintahan bidang kesehatan terdiri dari upaya kesehatan, SDM kesehatan, sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman. [selengkapnya baca di sini]

Serangan Partai Gerindra tersebut sangat jelas isu politik 2019. Di sisi yang berbeda para politisinya ada yang berseberangan dengan pihak pemerintah, sementara di Pilgub Serentak Gerindra justeru kini berkoalisi dengan Partai Pemerintah khususnya PDIP, Golkar. Berbeda dengan akun media sosial partai-partai lainnya yang rata-rata dari hasil penelusuran, justeru tidak sesarkastik begitu dalam mengeluarkan statement, bahkan cenderung biasa-biasa saja. Namun beda halnya dengan Partai Gerindra, tidak hanya facebook bahkan akun media sosialnya yang lain kerapkali menyerang pemerintahan Jokowi saat ini, terutama masalah infrastruktur.

Sejak awal, Bupati Kabupaten Asmat Elisa Kambu saat dilantik Februari 2016 lalu di Jayapura, jauh hari telah mengatur berbagai program kerja termasuk mengunjungi masyarakat di kampung-kampung. Elisa adalah Anggota Partai Golkar sekaligus Ketua DPD Papua. "Mulai tahun 2017 saya akan bangun infrastruktur jalan di beberapa kampung,” katanya dikutip dari tabloid kumbu. Dengan demikian, jelasnya, tidak ada lagi jalan menggunakan papan. Secara perlahan dibangun jalan beton. Sehingga pembangunan yang dilakukan, seimbang antara kota dengan kampung.

Infrastruktur Kunci Pembangunan  
Infastruktur, sarana dan prasarana juga penting bung! Demikian jawaban dan serangan balik para warga net. Bagaimana bisa tersuplai, jika tidak ada infrastruktur yang baik? Ibaratnya anda teriak-teriak ada orang yang terjebak di seberang sungai tapi tidak bekerja membuat jembatan atau rakit untuk mencapai seberang sungai tersebut. Lagipula bukan hanya era pak Joko widodo banyak daerah yang tertinggal atau kekurangan. Kenapa anda baru mempertanyakannnya sekarang?

Presiden Jokowi atau siapapun presidennya tidak bisa mencapai kesejahteraan 100% warganya dengan alam geografis dan sarana yang sangat kekurangan seperti Indonesia. Tapi setidaknya Era Jokowi - Jk sudah akan dan siap membangun dengan cepat membangun sarana-dan prasarana untuk mencapai ke titik-titik yang tertinggal tak butuh hingga pedalaman, jalur utama saja sudah memastikan tercapainya sasaran pembangunan dan roda perekonomian bisa dikejar, dibanding yang sebelum-sebelumnya, yang bahkan harga BBm masih ada ketimpangan yang complang.

Bukan juga pekerjaan mudah mewujudkan pembangunan jalan yang telah terbengkalai lama. Pembangunan infrastruktur jalan darat yang menembus daerah-daerah terisolasi ini ada yang sedikit terkendala karena sebagian melewati area yang mudah amblas (rawa) sepanjang hampir belasan. Apalagi papua yang notabene terisolasi melewati pegunungan beribu-ribu kilometer. Hal ini jika tidak disegerakan kapan lagi? Jika tidak sekarang dan kalau ditunda-tunda justeru biaya semakin mahal.

"Kalau jawabannya 'Pak Mahal', pasti saya marahi kata Presiden Jokowi dikutip dari finance.detik. Untuk itu selalu saya bilang, untuk rakyat Papua harus bisa kita lakukan. BBM satu harga juga sudah bisa kita lakukan. Semen yang dulunya, terutama di pegunungan tengah, sampai Rp 1,5 juta, Rp 2 juta, Rp 2,5 juta sekarang saya belum ngecek di lapangan, katanya sudah turun bisa sampai Rp 500 ribu, sampai Rp 400 ribu. Dan kita harapkan nanti dengan jalan-jalan Trans Papua yang selesai, harga-harga juga mengikuti turun, dan kita harapkan hampir mirip-mirip dengan daerah-daerah yang lain baik di Jawa, Sumatera, Sulawesi, dan lainnya," tutupnya.

Embo.

No comments:

Post a Comment