Bisikan Mistik, Ketua DPRD Jakarta Kaget Biaya Lift Rumah Dinas Gubernur Muncul Tiba-tiba

Mengawali dalam 100 hari kerjanya selaku Gubernur Daerah Ibu Kota Jakarta, Anies Baswedan kembali tak sejalan atau bahkan cenderung bengal alias melawan Aspirasi publik. Di mana ada biaya pengadaan barang lalu tiba tiba muncul tanpa ada pembahasan.

Dilansir dari Kompas.com, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengatakan, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) belum pernah melakukan pembahasan dengan tim badan anggaran DPRD DKI Jakarta terkait pemasangan lift di rumah dinas Gubernur DKI Jakarta di Menteng, Jakarta Pusat.

Prasetyo menyatakan dirinya terkejut saat mendengar ada anggaran untuk pemasangan lift yang nilai mencapai Rp 750 juta.

"Enggak ada pembahasan sama sekali, tiba-tiba ada (anggarannya)," kata Prasetyo di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (24/1/2018).

Prasetyo mengatakan, bisa saja pengadaan lift itu dilakukan asal anggaran yang berasal dari dana operasional gubernur. Prasetyo mengatakan akan menanyakan soal anggaran tersebut kepada tim banggar.

"Ini kan secara legal bisa apakah dia pakai dana operasional dia, operasional celahnya.

Pengadaan langsung enggak apa-apa kalau dia pakai dana operasional," ujar Prasetyo.

Dalam situs sistem informasi rencana umum pengadaan (SIRUP) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), sirup.lkpp.go.id tertulis anggaran pengadaan elevator atau lift rumah dinas (rumdin) Gubernur DKI Jakarta sebesar Rp 750,2 juta.

Pengadaan elevator rumah dinas Gubernur DKI, yang terdiri dari dua lantai tersebut, masuk dalam pos anggaran Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Pemprov DKI tahun 2018. Pengadaan elevator tersebut dilakukan dengan skema pengadaan langsung.

Anies Baswedan dalam jabatan publiknya sebagai Kepala Daerah DKI sudah menunjukkan sikap merasa arogansi, bak raja sebagai pemimpin wilayah yang cuma memikirkan eksistensinya selaku orang penting. Rumah segitu, masa kepikiran bisa disediakan lift, tujuannya buat siapa dan kegiatan apa?

Tentu ini bukan masalah sebenarnya biaya, bukan pula semata-mata alasan masalah mengakomodir kaum difabel yang akan berkunjung kerumah dinasnya. Namun ini terkait gaya hidup. ibarat gengsi menempati rumah dinas di eranya yang biasa-biasa namun termasuk mewah, apapun anggarannya dan dari mana saja asal dimanfaatkan demi ia nyaman tinggal disebuah rumah yang difasilitasi negara.

Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dan Djarot menolak untuk menetap di rumah dinas gubernur di Taman Suropati Nomor 7, Menteng, Jakarta Pusat.

Diakui era pemimpin sebelumnya, setiap kepala daerah DKI Jakarta kerap memilih untuk pindah dari rumah pribadinya ke rumah dinas yang tepat berhadapan dengan Taman Suropati itu. Misalnya, Sutiyoso dulu menempati rumah dinas itu selama 10 tahun saat dia menjabat sebagai gubernur Jakarta, kemudian Fauzi Bowo selama 5 tahun serta Joko Widodo selama 2 tahun. Namun mengapa Basuki lebih memilih tetap tinggal di rumah pribadinya di Pantai Mutiara, Jakarta Utara, yang lokasinya jauh dari kantornya di Balaikota? Klik disini, yang paling menghebohkan adanya isu mistik menurut pemikiran itulah Ahok tak mau menempati rumah dinas, termasuk Djarot pernah menolak tinggal di Rumah Dinas Gubernur.

Jika Anies Baswedan istiqamah maka ia termasuk orang yakin, namun manusia manapun bakal tak luput dari godaan bisikan si "halus". Mungkinkah, disebabkan Aura mistik itu ya, ada dana pengadaan lift tiba-tiba munculnya dari arah tak disangka-sangka atau sebuah bisikan?

Hmmm, 😁 yang jelas nafsu kerapkali mengalahkan alasan logis. Jika ditanya, menurut warga Jakarta, idealnya tak selalu atau saban hari jika masyarakat ingin seenaknya berkunjung dan naik kelantai II demi menemui sang Gubernur dengan menggunakan lift apalagi alasannya kaum difabel yang cuma secuil persen jumlah kepentingan difabel, atau para tamu saat open house Ramadhan dan Syawal kelak yang hanya setahun sekali.

Atau, mungkin, mungkin prihal lain, jika saja ceritanya untuk dijadikan landas pertemuan para ulama dan atau sejenisnya untuk markas pengajian atau gerakan khilafah disana, selama era Anies-sandi memimpin DKI.

Sebab, rasa-rasannya sudah kelihatan Pilgub lalu, akan memanfaatkan ruang tertentu bahkan rumah dinas pribadi Gubernur, yang saat ini justeru berasa Presiden atau terasa bagai Raja bagi Pak Anies Baswedan itu sendiri, untuk menjadikannya tempat pertemuan dan pengajian.

Anies dari awalnya adalah perwujudan yang sosok Gubernur terpilih atas hasil desakan dan kepentingan kelompok politik gagal 2014 dan sejumlah oknum kelompok gerakan bersyariah Indonesia di Jakarta yang demo nya bak angka togel, 'no thing to lose' maka dukungan itu dasarnya membangun basis pertemuan di rumah dinas setiap momen yang bakal diagendakan bisa saja dengan menerima tamu hingga lantai ketujuh!

Kalau benar itu alasannya. Kita lihat saja nanti. Mungkin perkiraan saya salah, kecuali salahnya ada di Mistis.

Embo.