Jokowi mengapresiasi 'kartu kuning' dan akan Kirim Ketua BEM UI ke Asmat

Foto. Pembangunan jalan ke Kab. Asmat/Kemen PUPR

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendapat 'kartu kuning' dari Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (UI), saat menghadiri Dies Natalis ke-68 UI, pada Jumat (2/2) lalu.

twitter.com/univ_indonesia

Melansir Republika, Presiden Jokowi menilai wajar menyebut bahwa hal ini adalah sikap wajar dari mahasiswa, karena mereka masih memiliki jiwa muda dan aktif sebagai aktivis kampus.

Sebelumnya, Ketua BEM Universitas Indonesia (UI) yang diketahui bernama Zaadit Taqwa menuturkan, aksi yang dilakukannya merupakan bentuk evaluasi bagi Jokowi dan Kabinet Kerja yang dipimpinnya.

"Jadi ngasih peringatan buat Jokowi untuk menyelesaikan permasalahan bangsa," ujar Zaadit, Jumat (2/2).

Zadit menuturkan, sebelum kedatangan Jokowi ke universitasnya, dia dan sejumlah mahasiswa UI lain telah menyiapkan tiga tuntutan yang dalam aksi di Stasiun Kereta API UI. Pertama, BEM UI meminta Jokowi segera menyelesaikan gizi buruk di Papua. Kedua, Jokowi harus bisa menetapkan Penjabat Gubernur agar tidak seperti Orde Baru di mana ada dwifungsi Polri, di mana anggota polisi aktif justru memegang jabatan selain di lembaganya.

Terakhir, terkait mengenai aturan bahwa mahasiswa bisa bergerak dan berorganisasi serta berkreasi secara aktif, tidak dikukung oleh peraturan yang membatasi ruang gerak mahasiswa. Dengan aksi 'kartu kuning' yang dilakukannya, Zaadit menyebut bahwa hal ini dijalankan untuk mempercepat tanggapan dari Jokowi, karena tiga hal yang dituntutnya sudah memakan banyak korban, khususnya tentang perbaikan gizi.

"Ini bentuk simpati ke teman-teman kita di Papua, bahwa Papua perlu diperhatikan. Papua juga bagian dari masyarakat Indonesia," ujarnya.

Dilansir dari laman facebook Jokowi, dikatakannya bahwa:
"pada 16 Januari lalu, pemerintah mengirimkan 39 tenaga kesehatan bersama TNI dan Polri ke Kabupaten Asmat, Papua. Mereka bahu-membahu dengan pemerintah setempat dan sukarelawan lembaga-lembaga kemanusiaan, untuk membantu warga Asmat yang menghadapi kejadian luar biasa campak dan gizi buruk.

Tapi itu solusi jangka pendek, sementara masalah di Asmat ini terjadi setiap tahun. Harus ada solusi jangka menengah dan panjang. Itu pula yang saya bahas bersama Gubernur Papua Lukas Enembe, Bupati Asmat Elisa Kambu, dan Wakil Bupati Nduga Wentius Nimiangge yang saya panggil ke Istana Bogor, pada Selasa 23 Januari lalu.

Saya menawarkan relokasi terbatas untuk warga Asmat agar lebih mudah dijangkau serta dekat unit pelayanan kesehatan, dan juga infrastrukstur khusus di sana. Tahun ini, pemerintah memperbaiki sistem penyediaan air minum yang sudah ada di Kota Agats, Distrik Atsy, dan Distrik Sawaerma. Pemerintah juga telah menyiapkan anggaran Rp45 miliar untuk pembangunan 150 unit rumah khusus dan melakukan perbaikan rumah tidak layak dengan melibatkan masyarakat dengan target 1.000 unit.

Untuk membuka keterisoliran wilayah, Kementerian PUPR bekerjasama dengan Zeni TNI AD, tengah membangun jalan ruas Kenyam-Batas Batu sebagai jalan nasional terdekat dari Kabupaten Asmat, dan tujuh buah jembatan di wilayah itu.  Lalu, akses menuju Kabupaten Asmat juga akan terbuka dengan pembangunan Jalan Trans Papua ruas Wamena – Mumugu sepanjang 284,3 km dan Kenyam-Dekai sepanjang 167 km. Logistik bantuan akan dibawa dari Wamena ke Mumugu, lalu melalui sungai menuju pelabuhan terdekat ke Agats."

Persoalan Asmat pemerintah manapun sudah merencanakan berbagai solusi. Persoalan Asmat sejak era pemerintahan SBY sudah dilakukan penanganan serius. Hanya saja masalah infrastruktur terkait medan menuju wilayah kabupaten Asmat, Papua sedang dalam proses.

Edy.