MATA NAJWA, Kartu Kuning Jokowi: Awas Mahasiswa Ditunggangi Kepentingan Politik!

Merilis rangkuman Acara Mata Najwa di Narasi tv berikut ini:

Part 1 - Kartu Kuning Jokowi

"Mahasiswa tidak selamanya selalu benar, mereka memang masih sedang belajar.
Namun mahasiswa bukan siswa biasa, mereka terbiasa lantang bicara. Jika mengkritik bisa tajam tak terkira, selalu blak-blakan saat buka suara. Wajar jika ada yang merasa kesal bahkan curiga, politik membuat semua penuh syak wasangka. Bisakah kita memahami kritik mahasiswa, semata sebagai suara warga negara?" Dan ini suara mahasiswa, di Mata Najwa-Kartu Kuning Jokowi:
"Kartu kuning ialah peringatan untuk Jokowi, karena masih banyak yang belum terselesaikan,"  orasi Zaadit Taqwa Ketua BEM UI. Sementara Presiden Mahasiswa Trisakti, Gafar Revindo membakar semangat mahasiswa yang berada di studio Mata Najwa dengan Sumpah Mahasiswa Indonesia.
Kemudian Presiden Mahasiswa IPB, Qudsyi Ainul Fawaid  mempertanyakan ada apa dengan kebijakan impor beras yang dikeluarkan pemerintah.

Orasi disambung oleh Presiden Mahasiswa UGM, Obed Kresna Widyapratistha. Obed mengingatkan, "Perpecahan sudah basi di Indonesia."Sementara Presiden Keluarga Mahasiwa ITB Ardhi Rasy Wardhana,  menegaskan reformasi Indonesia belum selesai.

Part 2 - Kartu Kuning Jokowi

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko spontan berdiri dari kursi narasumber di Mata Najwa.
"Tak kalah orasinya dibanding mahasiswa," ujar Najwa Shihab host Mata Najwa. Moeldoko membeberkan capaian pemerintahan Jokowi-JK terkait kritik mahasiswa dalam aksi kartu kuning.
Aksi Ketua BEM UI ini diapresiasi oleh Ahmad Yonan anggota DPR F-PAN dan Desmond J.

Mahesa, anggota DPR F-Gerindra. Namun Adian Napitupulu, anggota DPR F-PDIP yang juga mantan aktivis mendebat seharusnya Zaadit melihat langsung kondisi di Papua baru berbicara. "Rakyat jangan disederhanakan dengan angka-angka. Rakyat dengan seluruh personal hidupnya, sangat kompleks. Hidup bersama mereka, rasakan kehidupan mereka, baru bicara." tutup Adian Napitupulu.

Part 3 - Kartu Kuning Jokowi

"Anda harus melihat data, indikator-indikator keberhasilan bukan imajinasi kosong yang masih kurang dimiliki mahasiswa" dengan tegas disampaikan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, sambil berdiri menghadap audiens Mata Najwa.

Pernyataan Moeldoko langsung dijawab oleh Presiden Mahasiswa Trisakti Gafar Revindo. "Mahasiswa memang sulit mendapatkan informasi, apalagi jika hanya dari media." Kata Gafar.
Kemudian, Ketua BEM UI Zaadit Taqwa menyatakan menolak uang pemerintah untuk berangkat ke Asmat. "Rencana mengunjungi Asmat sudah ada sebelum aksi kartu kuning, namun memang pengumpulan dana baru dilakukan setelah aksi" kata Zaadit.

Part 4 - Kartu Kuning Jokowi

"Dengan adanya KLB di Asmat, ini menunjukkan pemerintah belum melakukan hal maksimal di Papua, " Zaadit Taqwa, Ketua BEM UI.
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko kemudian menjawab bahwa permasalahan di Asmat bukan sekedar gizi buruk.   Moeldoko menyebut akan mengirimkan TNI untuk memitigasi masalah pangan di Asmat. Ia menambahkan, "Presiden mempertanyakan dana kesehatan Papua kepada Gubernur Papua." Ini langsung ditanyakan Najwa Shihab, "Apakah ini menyalahkan Pemda?"
"Bukan, ini menyadarkan." tegas Moeldoko sambil berdiri menghadap ke audiens Mata Najwa.
Sementara Anggota DPR Fraksi PAN Ahmad Yonan kembali mengingatkan, "Papua itu harus dibangun! Jalan tol harus dibangun di Asmat, jangan hanya Papua jadi perhatian saat akan masuk musim kampanye."

Part 5 - Kartu Kuning Jokowi

"Kita dulu sepakat melakukan reformasi. Seperti yang terjadi pada tahun 1998,  maka sekarang kita juga harus sepakat bahwa Dwifungsi ABRI harus tetap direformasi." Ardhi Rasy, Presiden Keluarga Mahasiswa ITB.

Pernyataan ini didukung oleh anggota DPR Ahmad Yohan, "Ini bukan cuma menabrak aturan. Ini rencana yang sungguh tidak etis. Kenapa cuma Sumut dan Jabar yang diusulkan perwira Polri sebagai kepala daerah. Saya curiga yang mengusulkan ini yang punya kepentingan di Sumut dan Jabar."
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menanggapi, penempatan perwira Polri baru usulan belum ada surat tertulisnya. Bahkan suratnya belum ada di meja presiden.

Part 6 - Kartu Kuning Jokowi

Rancangan peraturan menteri soal organisasi mahasiswa jadi salah satu isu yang diangkat di aksi "Kartu Kuning Jokowi". Mahasiswa menolak karena menilai rancangan peraturan menteri ini bisa membatasi ruang gerak mahasiswa.
Presiden Mahasiswa IPB Qudsyi Ainul Fawaid beranggapan pemerintah reaktif, "Permenristekdikti dibatalkan 6 Februari 2018 lalu, kenapa tidak dari dulu. Ini menunjukkan pemerintah reaktif atas aksi mahasiswa".

Sementara, kata Presiden Keluarga Mahasiwa ITB Ardhi Rasy Wardhana, "Sebenarnya kami sudah menolak Permenristekdikti ini dengan sejumlah alasan".
Tudingan para Ketua BEM dijawab oleh M Nasir Menristekdikti. "Draft Permenristekdikti soal Organisasi Kemahasiswaan itu belum sampai di meja saya. Masih ditahap pembahasan dengan mahasiswa. Karena ada penolakan ya draftnya mengilang begitu saja," kata M. Nasir, Menristekdikti.

Part 7 - Kartu Kuning Jokowi

Kartu kuning untuk Jokowi hal biasa saja, nyatanya persoalan memang masih ada.
Tak perlu mengelak sampai merundung berlebihan, tetaplah fokus pada substansi persoalan.
Boleh-boleh saja mencurigai afiliasi politik, asalkan tidak untuk membungkam kritik.

Sesalah-salahnya cara mahasiswa mereka adalah warga, amat berhak bersuara kepada kepala negara.
Yang penting mahasiswa tak ikut menutup telinga, kritik harus juga mereka terima dengan lapang dada.
Menjaga independensi sebagai prinsip dasar, agar suara mahasiswa tetap jernih terdengar.
Saatnya mengembalikan perdebatan kembali pada subtansi, mengutamakan argumentasi daripada sekadar caci maki.

Dikutip dari style.tribunnews.com bukan penampilan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI), Zaadit Taqwa, yang paling berkesan. Netizen ternyata lebih terkesan dengan cara Ketua BEM Universitas Gadjah Mada (UGM), Obed Kresna, memandang persoalan 'Kartu Kuning Jokowi'.
Selain itu closing statement Obed pun menarik perhartian.
"Bangsa ini mengalami perpecahan. Orang sekarang yang mengkritik pemerintah disebut anti pemerintah. Dan orang sekarang yang sering mendukung pemerintah dikatakan pro pemerintah. Ada perpecahan itu yang kemudian membuat bangsa ini terpecah. Nah mahasiswa harus menjadi intermedia actor dimana bisa menjadi jembatan keduannya. Jika dia mengeritik pemerintah bukan dia anti pemerintah.
Begitu pun sebaliknya jika dia mendukung pemerintah bukan berarti mahasiswa pro pemerintah. Lalu apa yang membuat mahasiswa menjadi intermedia actor yaitu rasa kemanusiaan yang didapat dari hasil belajar kami, dan hidup bersama masyarakat" terang Obed dalam video mulai menit ke 6:10.

Sumber:Narasi


[edy]