Presiden Jokowi Milik Rakyat saat ini, SBY sang Mantan, bok ya santun lah! Jadi Negarawan dikit, ngapeee?? ... Bapak SBY sudah punya prestasi...
 |
| Jokowi menegaskan sebagai Kepala Negara tak pernah membuat kebijakan yang main sendiri atau menjadi pemimpin yang absolut. |
Kalau ngak setuju Jokowi, coba sejak pencalonan itu perang Pemilu, ngapain gangguin pemerintah dengan gebrakan menariknya saat ini. Ormas-ormas anti Pancasila itu sejak zaman SBY dipelihara banget. TNI palig suka syirik sama sipil. Sekarang mereka memanfaatkan ormas-ormas radikal bersama Prabowo.
Kami siap hadapi jika Jokowi diganggu....
Tulisan ini menyimpulkan muatan berita dari Merdeka. Atas alasan ini, Kami warga Indonesia yang menjunjug tinggi nilai-nilai rasa hormat sama orang tua, pemimpin negara kami, maka kami bela siapa yang saat ini berkuasa sesuai bahasa tubuh ke Indonesiaaan.
Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyampaikan kekhawatirannya terhadap penguasa. Dia mengatakan penguasa jangan sampai 'abuse of power' dalam memimpin negara.
Ini dinyatakan SBY saat melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di kediamannya, Cikeas, Jawa Barat, Kamis (27/7) malam. Dua tokoh itu mengkritisi presidential threshold di Undang-Undang Pemilu.
Presiden Joko Widodo angkat suara terkait pernyataan Presiden keenam Indonesia tersebut. Dia mengatakan pernyataan itu sangat berlebihan. "Sangat berlebihan," kata Jokowi meluncurkan Program Pendidikan Vokasi Industri di PT Astra Otoparts, kawasan Greenland Industrial Center Deltamas, Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, Jumat (28/7).
Jokowi menegaskan sebagai Kepala Negara tak pernah membuat kebijakan yang main sendiri atau menjadi pemimpin yang absolut. Terlebih, Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi.
Dia mencontohkan, saat menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Perppu tersebut, kata dia, harus atas persetujuan dari DPR sehingga pemerintah tak main sendiri dalam menerbitkannya.
"Dalam mengeluarkan Perppu kan juga ada mekanismenya, setelah presiden mengeluarkan Perppu, kan ada mekanisme lagi di DPR dan di situ ada mekanisme yang demokratis, ada fraksi-fraksi entah setuju dan tidak setuju artinya sekarang tidak ada kekuasaan absolut, mutlak, dari mana? Enggak ada," ujarnya.
Lebih jauh, Jokowi mengingatkan apabila DPR menyetujui dan Perppu disahkan, dirinya mempersilakan bagi yang menolak untuk mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK). Dia menegaskan, tak pernah melarang siapa pun untuk menggugat suatu produk yang menjadi usulan pemerintah.
"Kalau tidak setuju bisa ke MK, iya kan? Kita ini kan negara demokrasi sekaligus negara hukum, jadi proses itu sangat terbuka sekali kok, apa masih kalau ada tambahan demo juga enggak apa-apa juga kan tidak apa-apa. Jadi jangan dibesar-besarkan hal yang sebetulnya tidak ada," ujarnya.
Saat melakukan pertemuan dengan Prabowo, SBY menyampaikan kekhawatirannya terhadap penguasa jika sampai melampaui batas sehingga menjadi abuse of power.
"Power must not go unchecked. Artinya kami harus memastikan bahwa penggunaan kekuasaan oleh para pemegang kekuasaan tidak melampaui batas, sehingga tidak masuk apa yang disebut abuse of power. Banyak pelajaran di negara ini, manakala penggunaan kekuasaan melampaui batasnya masuk wilayah abuse of power, maka rakyat menggunakan koreksinya sebagai bentuk koreksi kepada negara," kata SBY. di sini
HTI, FPI, FUI, para pengacau negara ini ingin mendominasi negara seperti mayoritasnya agama....Kalau di kalimantan, dan pulau lain jika seperti di jakarta ini, sudah kelar!!!!
Dari sejak Pilkada anaknya mau naik Gubernur DKI, SBY makin sentimentil sama Jokowi, kenapa ya??? Rumput tetangga mungkin sang penjawab.
Embo...
Wahhh bangettt !!!
Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyampaikan kekhawatirannya terhadap penguasa. Dia mengatakan penguasa jangan sampai 'abuse of power' dalam memimpin negara.
Ini dinyatakan SBY saat melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di kediamannya, Cikeas, Jawa Barat, Kamis (27/7) malam. Dua tokoh itu mengkritisi presidential threshold di Undang-Undang Pemilu.
Presiden Joko Widodo angkat suara terkait pernyataan Presiden keenam Indonesia tersebut. Dia mengatakan pernyataan itu sangat berlebihan. "Sangat berlebihan," kata Jokowi meluncurkan Program Pendidikan Vokasi Industri di PT Astra Otoparts, kawasan Greenland Industrial Center Deltamas, Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, Jumat (28/7).
Jokowi menegaskan sebagai Kepala Negara tak pernah membuat kebijakan yang main sendiri atau menjadi pemimpin yang absolut. Terlebih, Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi.
Dia mencontohkan, saat menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Perppu tersebut, kata dia, harus atas persetujuan dari DPR sehingga pemerintah tak main sendiri dalam menerbitkannya.
"Dalam mengeluarkan Perppu kan juga ada mekanismenya, setelah presiden mengeluarkan Perppu, kan ada mekanisme lagi di DPR dan di situ ada mekanisme yang demokratis, ada fraksi-fraksi entah setuju dan tidak setuju artinya sekarang tidak ada kekuasaan absolut, mutlak, dari mana? Enggak ada," ujarnya.
Lebih jauh, Jokowi mengingatkan apabila DPR menyetujui dan Perppu disahkan, dirinya mempersilakan bagi yang menolak untuk mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK). Dia menegaskan, tak pernah melarang siapa pun untuk menggugat suatu produk yang menjadi usulan pemerintah.
"Kalau tidak setuju bisa ke MK, iya kan? Kita ini kan negara demokrasi sekaligus negara hukum, jadi proses itu sangat terbuka sekali kok, apa masih kalau ada tambahan demo juga enggak apa-apa juga kan tidak apa-apa. Jadi jangan dibesar-besarkan hal yang sebetulnya tidak ada," ujarnya.
Saat melakukan pertemuan dengan Prabowo, SBY menyampaikan kekhawatirannya terhadap penguasa jika sampai melampaui batas sehingga menjadi abuse of power.
"Power must not go unchecked. Artinya kami harus memastikan bahwa penggunaan kekuasaan oleh para pemegang kekuasaan tidak melampaui batas, sehingga tidak masuk apa yang disebut abuse of power. Banyak pelajaran di negara ini, manakala penggunaan kekuasaan melampaui batasnya masuk wilayah abuse of power, maka rakyat menggunakan koreksinya sebagai bentuk koreksi kepada negara," kata SBY. di sini
HTI, FPI, FUI, para pengacau negara ini ingin mendominasi negara seperti mayoritasnya agama....Kalau di kalimantan, dan pulau lain jika seperti di jakarta ini, sudah kelar!!!!
Dari sejak Pilkada anaknya mau naik Gubernur DKI, SBY makin sentimentil sama Jokowi, kenapa ya??? Rumput tetangga mungkin sang penjawab.
Embo...
No comments:
Post a Comment