Duh, PKI-PKI lagi! PDIP Kaji Gugatan Hukum, Waketum Gerindra: PKI Suka Nipu Rakyat

Arief Poyuono, Waketum Gerindra.(Dok.Radarindonesianews.com)

Terkait hebohnya sikap kekonyolan sebagian oknum politisi di negeri ini yang doyan membingungkan rakyat untuk direcokinya, akhirnya berbuah gugat-menggugat. Hal ini, terkait dengan adanya sikap PDIP untuk mengkaji gugatan hukum, disebabkan Waketum Gerindra pernah mengatakan 'bahwa PDIP dianggap PKI yang Suka Nipu Rakyat', yang di muat detik.

Kalo paham apapun itu pasti ada baik dan buruknya. Terkadang paham (baca: ideologi) itu oknum saja yang membuat sebuah paham bisa memburuk citra. Citra PKI buruk di Indonesia karena kelakuan para politisinya, atau ada propaganda tertentu dalam menjatuhkan citra sesuatu entitas Partai hingga pamornya tergerus dan di musuhi secara sistemik.

Saat ini, citra nasionalis mungkin bakal sedang naik-naiknya akan di agungkan ke tingkat tertinggi, atau citra politik berbasis keagamaan pun kian menguat untuk diangkat kepermukaan, namun semua sadar citra berpaham apapun jika ada oknum-oknum haus kekuasaan, maka hati-hati sekali, citra politik terkadang harus berhadapan dengan label masyarakat di kemudian harinya. Sebab, segelintir orang citra runyam karena praktik-praktik kotor demi kuasa, tahta, dan wanita.

Citra Islam yang begitu popoler sebagai rahmat semesta alam, bisa saja terus mendapat stigma negatif malah tergerus ke dasar jurang dengan citra radikalisme melalui aksi-aksi teror yang oleh sebagian oknum dengan dalih Takfiri.

Citra Kristen, citra Buddha, citra agama lain di dunia ini kerap diserang dan mengalami ketergerusan nilai hanya karena sebab oknum 'pembawa pesannya' bertabiat di lingkungan masyarakat sekitar. Apalagi Partai dengan paham tertentu, karena oknum pulalah yang tak menjunjung tinggi nilai-nilai integritas dan kejujuran dalam dunia partai kerap menghalalkan segala cara demi menjatuhkan lawan-lawan politiknya. Hanya karena apa? Karena kekuasaan semata.

PDIP mempertimbangkan langkah hukum terkait pernyataan Wakil Ketua Umum Gerindra Arief Poyuono soal 'wajar PDIP disamakan dengan PKI'. Arief akan membiarkan saja langkah yang mungkin ditempuh PDIP itu.

"Ya biar saja, itu hak mereka. Toh, sudah saya klarifikasi bahwa pernyataan saya itu menanggapi keluhan Pak Hasto terkait PDIP yang dihabisi di luar parlemen di mana PDIP yang dikaitkan dengan PKI," ujar Arief saat dimintai tanggapan, Selasa (1/8/2017).

Menurut Arief, Hasto sudah mengerti siapa yang dimaksudnya selalu mengaitkan PDIP dengan PKI. Dia adalah seseorang yang berada di Yogyakarta.

"Hasto mengaku sudah tahu tokoh yang mengkampanyekan PDIP dikaitkan dengan PKI adalah sengkuni yang sudah diruat di Yogyakarta," ucapnya.

Arief menegaskan dirinya hanya menjelaskan ciri-ciri PKI dengan mengambil contoh pengesahan UU Pemilu. Menurutnya, PKI selalu melanggar konstitusi. Kemudian soal UU Pemilu yang telah disahkan, dianggap Arief bersifat inkonstitusional.

Lebih lanjut, dia mengatakan UU Pemilu inkonstitusional karena aturan ambang batas pengajuan capres atau presidential threshold sebesar 20-25 persen. Dia juga menganggap aturan itu seperti menipu rakyat. PDIP sendiri disebutnya setuju dengan pasal yang dianggapnya inkonstitusional itu.

"Nah, saya hanya mengatakan jika melanggar konstitusi pemilih pemula dan menipu rakyat dalam kasus UU Pilpres (pemilu, red) PT 20 (persen) maka pendapat saya terkait UU Pemilu yang di sahkan itu melanggar konstitusi," jelas Arief.

"Keluhan Hasto, saya berpendapat wajar saja sering dikaitkan dengan PKI sebab tipikal PKI kan suka melanggar konstitusi dan menipu rakyat," imbuh dia.

Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan PDIP sedang melakukan kajian terkait pernyataan Arief. Tak menutup kemungkinan PDIP akan membawa Arief ke ranah hukum atas pernyataan soal PKI ini.

"Itu sebuah pernyataan yang berlebihan, karena ini adalah partai berdasarkan Pancasila, sehingga atas pernyataan tersebut tim hukum kami melakukan kajian dan akan ada kemungkinan kami melakukan gugatan terhadap yang bersangkutan," kata Hasto kepada wartawan.

Saat ini kita hanya bisa menduga keras, ini semata-mata urusan politik dan dendam politik. Ada pihak yang merasa kekuasaannya tersaingi, habis dan atau dipaksa mundur, sakit hati dan dengan segala upaya memaksakan kehendaknya untuk bisa berperan lagi. Misalnya Orba, kan bisa bangkit lagi.

Tahun 1948 misalnya, pernah terjadi dua belah pihak saling tuding. PKI menuding Bung Hatta melakukan provokasi. Bung hatta sebaliknya, menuduh PKI keblinger. Atas alasan ini lah, PKI kelak memasukkan Bung Hatta ke dalam list orang yang akan diculik pada tahun 1965 tapi dibatalkan pada detik-detik terakhir. Semata-mata agar seluruh penculikan tersebut adalah karena konflik internal angkatan darat.

Saat itu hingga hari ini, kita hanya bisa membaca, melihat sebuah paham tergerus akibat kekejaman. Namun di sisi lain ada asbabun nuzul, kenapa hal tersebut terjadi. Di awal kemerdekaan RI, suasana dan peralihan politik lagi kental-kentalnya dan penuh intrik, selain karena proses transisi akibat masa penjajahan yang begitu massive.

Hari 'gini masih berfikir PKI', sadarlah, bahwa tuduhan terkadang polemik buat mengadu, memecahkan, membuyarkan tradisi kita tuk Kesatuan dan Persatuan Bangsa. Kita rakyat netral wajib menjaga NKRI dari kepentingan sebagian oknum politisi di negeri tercinta ini. Waspadalah!

Jika dilihat, diterawang, di timang-timang, wajah seseorang bisa mirip dengan aktor legendaris PKI, coba Anda lihat foto di atas. Jadi, tidak tepat jika mengatai pihak lain PKI, namun aura wajah sendiri mirip aktor PKI, DN Aidit. Tunjuk hidung sendiri yuuukk!!!

Just kiding!

(embo)